Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tak akan menolak atau mendukung kebijakan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). PKS mempersilakan Komisi Sosial DPR memutuskan kebijakan ini bersama dengan pemerintah.
"Kami sendiri tidak hadir pada saat (pengambilan keputusan) itu, lihat saja perkembangannya," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 10 Juni 2013. Dia menyatakan, PKS tidak akan melakukan langkah apapun terkait dengan kebijakan ini. "Kami tidak ingin intervensi," kata dia.
Dia menjelaskan, tidak ada keharusan untuk menolak dan mendukung kebijakan BLSM ini. Menurut anggota Komisi Sosial ini, tidak ada yang memaksa Fraksi PKS bersikap soal ini. Menurut dia, Komisi Sosial DPR sudah memutuskan dan PKS menyatakan tak memiliki kaitan apakah harus menolak atau tidak. "Pandangan kami adalah tidak berpandangan," ujarnya.
Hidayat juga enggan memberitahu kapan Majelis Syuro PKS akan membahas sikap resmi PKS terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebelumnya, internal PKS terbelah antara yang mendukung kebijakan ini dan menolak kenaikan harga minyak ini. "Tunggu saja, kan tidak ada kewajiban memberitahu Anda sekarang," kata dia.
