TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Refrizal menyatakan sudah menyerahkan sepenuhnya kader yang ditunjuk sebagai menteri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, mereka melepaskan semua jabatan dan tidak memiliki hubungan lagi dengan partai.

"Mereka tidak mewakili PKS sehingga mereka harus tunduk kepada kebijakan presiden," kata Refrizal saat dihubungi, Ahad, 9 Juni 2013. Menurut dia, hal inilah yang menyebabkan pandangan menteri dari PKS bisa berbeda dengan garis kebijakan partai. Menurut dia, menteri PKS tidak lagi memegang jabatan eksekutif di tingkat partai. "Kami berbeda dengan partai lain," kata Refrizal.

Dia menjelaskan, perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal biasa. Refrizal menuturkan, penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak justru seharusnya wajib dianggap sebagai obat bagi koalisi. Lagipula, kata dia, pendapat PKS yang minoritas di koalisi belum tentu salah. Refrizal menjelaskan, PKS memiliki alasan rasional menolak kebijakan ini. "Sebab bisa saja kami yang benar," ujar dia.

Dia membantah jika sikap PKS ini menyebabkan suasana tidak kondusif di pemerintahan. Menurut anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR ini, PKS tidak pernah bermaksud merusak harmoni koalisi. Perbedaan pendapat ini, seharusnya tidak disikapi dengan marah-marah oleh anggota koalisi lain. "Kami tak marah kok jika pendapat mereka berbeda," kata dia.

Dia menegaskan, publik mesti memisahkan penolakan kebijakan kenaikan harga minyak dengan koalisi. Menurut dia, dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda konteks. Selain soal BBM PKS dia sebut selalu patuh pada kebijakan pemerintah. "Berbeda pendapat bukan berarti besok bakal kiamat," ujarnya.

WAYAN AGUS PURNOMO

Baca Juga:
Taufiq Kiemas dan Kacamata Budiman Sudjatmiko
Jokowi 'Diam' Melayat ke Rumah Duka Taufiq Kiemas
Pemukul Pramugari Tidak Dikenakan UU Penerbangan
Perjalanan Politik Taufiq Kiemas
Mega Tunjuk Sulungnya Beri Sambutan untuk Kiemas
Ini Dia Anak Alay yang Ada di Dahsyat