TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Sekretariat Gabungan Syariefuddin Hasan menyatakan lembaganya akan mengkaji ulang posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Alasannya, hingga kini sejumlah elite PKS masih berkukuh menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Pada dasarnya, itu (penolakan) akan jadi pertimbangan," kata Syarief saat dihubungi, Jumat, 7 Juni 2013.

Menurut Syarief, sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, PKS seharusnya bersama-sama partai lain turut mensukseskan program pemerintah. Berbeda dengan PKS, lima partai koalisi lainnya, Demokrat, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa sudah menyetujui rencana ini.

Meski begitu, Syarief tak bisa memastikan apakah penolakan PKS ini akan menyebabkan partai itu dikeluarkan dari koalisi. Apalagi sikap beda PKS ini sudah beberapa kali ditunjukkan. Pada 2012 lalu, saat pemerintah menyatakan ingin menaikkan harga BBM, PKS juga berada di barisan menentang bersama partai oposisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerakan Indonesia Raya, dan Hati Nurani Rakyat.

Syarief hanya menegaskan bahwa prinsip koalisi itu adalah bersama-sama sepakat. Di luar itu tak bisa disebut sebagai koalisi. Namun dia menyatakan, soal nasib PKS di koalisi akan menunggu keputusan Ketua Setgab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami lihat dulu perkembangannya, nanti beliau (SBY) yang memutuskan."

Sebelumnya sejumlah petinggi partai koalisi meminta SBY berani bersikap tegas terhadap PKS. Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja'far mengatakan bagaimana posisi PKS di koalisi sangat tergantung dengan keberanian Presiden SBY. "Mau ditendang atau dibiarkan itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden," kata Marwan di kompleks Parlemen, Senayan tadi pagi.

Dikatakan Marwan, anggota koalisi lain tidak bisa mendesak presiden untuk segera memutuskan polemik ini. Dia mencontohkan sejumlah kasus ketika posisi anggota koalisi berseberangan dengan pemerintah. Tahun lalu, ketika harga BBM hendak dinaikkan, setiap ketua umum partai bahkan sudah berbicara mengenai nasib koalisi. "Ketegasan dan sikap presiden jauh lebih penting," kata dia.

IRA GUSLINA SUFA

Topik Terhangat:
Penembakan Tito Kei | Tarif Baru KRL | Kisruh Kartu Jakarta Sehat | PKS Membangkang

Berita Terpopuler:
Garry Kasparov Takut Kembali ke Rusia
Polisi Inggris Nyanyi Bersama Pengamen
Sekjen PBB Ban Ki-moon Dapat Sabuk Hitam
Pria 105 Tahun Ini Masih Menyetir Sendiri