Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta--Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, berharap segera terjadi kesepakatan antara anggota Sekretariat Partai Koalisi Pendukung Pemerintah. Sebelumnya, salah satu anggota Setgab, Partai Keadilan Sejahtera, menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Mungkin yang dimaksud tadi karena mereka (PKS) juga termasuk bagian atau kelompok yang masih belum bisa memahami secara persis yang menjadi alasan kenaikan BBM. Mudah-mudahan ada kesepahaman dalam hal ini," katanya di Istana Negara, Rabu, 5 Mei 2013. Menanggapi sikap PKS yang berbeda, Julian mengatakan bahwa koalisi pasti memiliki etika untuk mengatasi segala perbedaan tersebut. "Kita kembalikan pada code of conduct dari apa yang sudah menjadi komitmen bersama dalam koalisi," katanya.
Julian mengatakan ditemukannya beberapa spanduk PKS yang menolak kenaikan BBM di beberapa tempat merupakan suatu langkah yang tidak tepat dilakukan sekarang ini. Menurut dia, langkah yang seharusnya dilakukan adalah memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai alasan kenaikan BBM. "Sesungguhnya ini bukan saat yang baik untuk melakukan provokasi politik dalam hal sosialisasi BBM," katanya.
Mengenai tanggapan presiden terkait sikap PKS, Julian mengatakan yang menjadi perhatian presiden sekarang ini adalah masyarakat benar-benar memahami bahwa kenaikan harga BBM dilakukan demi kepentingan yang lebih besar bagi rakyat. Kebijakan ini, kata Julian, bukan merupakan kepentingan parpol atau kepentingan pemerintah.
Sebelumnya, koalisi telah menyetujui kenaikan harga BBM Namun, kenaikan ini disertai dengan diberikannya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi bagai masyarakat kurang mampu.
PKS sebagai salah satu anggota koalisi, menjadi satu-satunya partai koalisi yang menolak kenaikan harga BBM. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menyatakan partainya menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Selain itu, PKS menilai skema kompensasi untuk masyarakat miskin yang disiapkan pemerintah melalui program BLSM dinilai tak efektif menekan beban masyarakat.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
