Gagal Bungkam Mulut Bambang, Fahri Hamzah WO

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Rabu, 5 Juni 2013 16:07 WIB

Fahri Hamzah. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai para anggota Tim Pengawas Kasus Skandal Bank Century tidak memahami penangangan kasus Century oleh KPK.

"Sejak awal, kami punya komitmen untuk menyelesaikan kasus ini. Kami memiliki strategi khusus dalam menyelidiki kasus ini dan itu membutuhkan waktu. Jadi jangan pakai kata-kata hiperbola, kasus ini hanya bisa dipahami pihak-pihak yang satu frekuensi dengan kami," ujar Bambang kepada para anggota Timwas di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 5 Juni 2013.

Pernyataan itu diucapkan Bambang setelah para anggota Timwas menilai KPK lamban dalam menangani kasus ini dan mendesak agar hasil pemeriksaan Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Amerika Serikat dibeberkan.

Mendengar ucapan Bambang itu, anggota Tim Pengawas Kasus Skandal Bank Century dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah menyela. "Kata-kata yang anda gunakan melecehkan DPR," ujarnya.

Dia meminta Bambang untuk tidak lagi berbicara, karena ada konflik kepentingan pada diri Bambang dalam penanganan kasus Century. Alasannya, Bambang pernah menjadi kuasa hukum Lembaga Penjamin Simpanan ketika Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan berdampak sistemik.

"Tudingan itu sudah kadaluarsa," Bambang Widjojanto membela diri. Ia mengingatkan bahwa dulu dia sudah menjelaskan posisi dan porsi kewenangannya dalam penanganan kasus ini kepada para anggota Timwas, dan sudah tidak ada masalah. "Saya kembalikan kepada teman-teman DPR, apakah saya masih boleh berbicara atau tidak?" katanya.

Wakil ketua DPR Sohibul Iman kemudian meminta pendapat dari setiap fraksi. Mayoritas anggota meminta Bambang untuk tetap berbicara. "Pemaparan saudara Bambang masih kita perlukan," ujar Anggota timwas dari Fraksi Partai Golkar Chairuman Harahap.

Bertahan dengan sikapnya, Fahri Hamzah meminta izin untuk berhenti mengikuti rapat. Dia melakukan walkout diikuti dua anggota Fraksi PKS, Indra dan Andi Rachmat. "Saya tidak suka dengan cara saudara Bambang memperlakukan anggota Dewan. Kehadiran beliau membuat suasana rapat ini menjadi tidak nyaman," ujar Fahri sebelum meninggalkan ruangan.

Hari ini Timwas Century kembali memanggil Pimpinan KPK. Dalam pertemuan itu, KPK menjelaskan mengenai perkembangan penanganan kasus Bank Century. Para pimpinan KPK mengakui bahwa penanganan kasus ini membutuhkan waktu lama karena banyak tahapan yang dilalui, serta masih banyak saksi yang akan diperiksa. "Tapi kami tidak akan pernah berhenti sampai kasus ini selesai," Bambang Widjojanto berjanji.

PRAGA UTAMA


Topik terhangat:Tarif Baru KRL| Kisruh Kartu Jakarta Sehat | PKS Vs KPK

Berita Terpopuler

Berkas Sang Pemotong `Burung` Diterima Kejaksaan

Didenda Rp 8,2 Miliar, Ini Jawaban PT Priamanaya

Geng Sopir Angkot 'The Doctor' Lakukan Pembunuhan

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

4 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

4 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

8 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

11 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

13 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

19 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya