Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB) dan Banten. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman mengungkapkan tim penyidiknya mendapat informasi mengenai adanya aliran dana Bank Jabar-Banten yang mengalir ke Bupati Lombok Tengah Suherly. "Kami mengagendakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan untuk mengklarifikasi informasi itu," kata Adi di gedung Jampidsus, Selasa, 4 Juni 2013.
Adi belum dapat memerinci informasi yang dia maksud itu, termasuk berapa jumlah aliran dana. "Tim belum lapor. Pokoknya kami mau mengklarifikasi itu," ujar dia.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan Suherly dipanggil untuk diperiksa kemarin, Selasa, 4 Juni 2013, namun Suherly tidak datang. "Yang bersangkutan tak dapat hadir dan meminta dijadwalkan kembali pemeriksaannya," ujar dia di kantornya.
Kasus ini bermula saat PT Cipta Inti Parmindo mengajukan permohonan kredit pembiayaan sebesar Rp 76 miliar pada 2011 di Bank BJB Cabang Surabaya. Plafon kredit yang dikucurkan BJB malah melambung lebih dari tiga kali lipat.
Dalam dokumen persetujuan kredit nomor 153/SBY-KOM/2011 tertulis kredit senilai Rp 250 miliar itu diperuntukkan buat membiayai proyek tahun 2011 yang pendanaannya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pemberian kredit ini diduga melanggar sejumlah aturan, termasuk dalam soal plafon kredit yang melonjak hingga tiga kali lipat dari yang diajukan perusahaan. Direktur Utama PT Cipta Inti Yudi Setiawan menduga hal ini terjadi karena intervensi dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Yudi bercerita, pertengahan Agustus 2012 ia mendapat tawaran jasa pemberian kredit tambahan Rp 500 miliar melalui PT Cipta Terang Abadi, anak perusahaan PT Cipta Inti Parmindo. Saat itu ia pun sempat berbicara dengan Ahmad Heryawan via telepon mengenai hal tersebut. "Pak Gubernur berjanji mempertemukan saya dengan Komisaris Bank Jabar untuk membicarakan kredit baru tersebut," katanya.
Aher membantah tuduhan tersebut. Ditemui usai upacara serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Markas Besar TNI AD pada Kamis, 23 Mei 2013, dia hanya mengatakan, "Saya tak terlibat."
Penghargaan Anugerah Indonesia Maju 2018-2019 diberikan kepada mereka yang dinilai telah menjadi akselerator, motor, dan inovator dalam bidang politik, ekonomi dan bisnis. Mereka dinilai bekerja tulus, demi Indonesia melalui berbagai terobosan program dan kerja nyata.
