TEMPO.CO, Ternate - Gubernur Maluku Utara Thaib Armayn mengatakan salah satu hambatan program keluarga berencana adalah kurangnya pengetahuan masyarakat. Banyak yang menganggap KB hanya sekedar menekan jumlah kelahiran. "Padahal tujuannya bukan hanya itu, tapi mengatur keluarga agar sejahtera dan mengurangi kemiskinan," katanya di Ternate, Senin, 3 Juni 2013.
Salah satu penyebab ketidakpahaman ini, kata Thaib, adalah kurang meratanya pembangunan infrastruktur. Di Maluku Utara, Thaib mengatakan, cukup sulit menyebarkan informasi karena luasnya wilayah. "Provinsi kami berupa kepulauan, ada 805 pulau," ujarnya.
Pemerataan penduduk di Maluku Utara juga masih kurang. Thaib menyebutkan, saat ini kepadatan penduduknya hanya 20 jiwa per kilometer. Thaib berharap semua unsur harus terlibat. "Supaya masyarakat tahu tujuannya untuk apa dan timbul kesadarannya," kata Thaib.
Thaib menjelaskan, infrastruktur di Maluku Utara masih banyak kekurangan. Terutama perhubungan laut, infrastrukturnya harus dibuka untuk mengundang investor dan menambah tenaga kerja. "Kami juga berharap dari transmigrasi, kami butuh sumber daya manusia di sektor produktif," ucapnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sudibyo Alimoeso mengatakan, tidak ada diskriminasi dalam program keluarga berencana. "Kami juga menjangkau daerah yang sulit," katanya. Ia mengatakan, program KB tidak bisa mengandalkan pelayanan yang statis, karena partisipasinya akan rendah.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terkait
Asal Usul 29 April Ditetapkan sebagai Hari Posyandu Nasional
3 hari lalu
Presiden Soeharto menetapkan 29 April 1985 sebagai Hari Posyandu Nasional.
Baca SelengkapnyaYang Perlu Disiapkan Ibu Hamil agar Persalinan Aman dan Lancar
8 hari lalu
Selain memahami bahaya persalinan, ibu hamil juga harus menyiapkan keperluan untuk membantu lancarnya proses kelahiran.
Baca SelengkapnyaKepala BKKBN Bilang Calon Pengantin Mesti Paham Ini Agar Dapat Mencegah Anak Stunting
45 hari lalu
Pentingnya calon pengantin, kata Kepala BKKBN, memahami hal ini untuk mempersiapkan kehamilan dan mencegah anak stunting.
Baca SelengkapnyaDistribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas
48 hari lalu
Direktur Cadangan Pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 12 provinsi masuk dalam program pengendalian stunting nasional.
Baca SelengkapnyaBukan Hanya Pil, Kenali 7 Jenis Alat Kontrasepsi KB
7 Februari 2024
Alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan beragam jenisnya, berikut adalah 7 di antaranya.
Baca SelengkapnyaTunjangan Kinerja ASN Naik di 3 Lembaga, Ini Besarannnya
28 Januari 2024
Presiden Jokowi telah menaikkan tunjangan kinerja bagi ASN di tahun 2024
Baca SelengkapnyaBKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen di 2024
16 Desember 2023
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) telah membuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerobosan Hasto Wardoyo Mengubah BKKBN
15 Desember 2023
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) telah banyak melakukan pembaruan di BKKBN.
Baca SelengkapnyaBKKBN Sebut Angka Stunting di Jawa Tengah Turun tapi Kecil, Ini Langkah yang Ditempuh
8 Desember 2023
BKKBN menyebut kondisi stunting di Jawa Tengah penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun, angka penurunannya diakui masih kecil.
Baca SelengkapnyaBKKBN Beri Penghargaan TNI AD
25 Oktober 2023
Kolaborasi Pekan Pelayanan KB Raih 1,6 Juta Akseptor, BKKBN Beri Penghargaan TNI AD
Baca Selengkapnya