Mantan Pangdam Brawijaya Letnan Jenderal (Purnawirawan) Djaja Suparman. Tempo/Kukuh Setyo Wibowo/Istimewa
TEMPO.CO, Surabaya- Bekas Kepala Zeni Komando Daerah Militer V/ Brawijaya Kolonel (Purnawirawan) Maskup mengatakan pelepasan aset Kodam V/Brawijaya ke PT Citra Marga Nushapala Persada (CNMP) belum terjadi. Sebab sertifikat tanah Kodam yang dikepras untuk pembangunan jalan tol Waru-Tanjung Perak itu masih berada di Kodam.
"Tanah yang kini dipakai jalan itu masih atas nama Kodam," kata Maskup saat bersaksi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Senin, 3 Juni 2013. Terdakwa dalam kasus ini adalah Pangdam Brawijaya periode 1997-1998 Letnan Jenderal (Purnawirawan) Djaja Suparman.
Namun Maskup mengakui bahwa Kodam telah memperoleh kompensasi berupa tanah seluas 20 hektare di Pasrepan, Pasuruan. Sesuai ketentuan, kompensasi dari pelepasan aset tanah itu seharusnya memang juga berupa tanah dengan luas yang sama atau lebih. "Tidak boleh berbentuk uang," ujar dia.
Maskup juga mengungkapkan CMNP menitipkan uang sebanyak Rp 17,6 miliar ke Kodam untuk Djadja Suparman. Ia tak memungkiri bahwa dana Rp 17,6 miliar itu dipakai Djaja untuk merehab beberapa fasilitas Kodam. Di antaranya, merenovasi lantai III Markas Kodam Brawijaya, merehab markas Batalyon Kompi C Tuban, renovasi kantor Persit Candrakirana, membangun pagar dan sebagainya. "Tapi totalnya hanya habis sekitar Rp 5-6 miliar saja," ujar dia.
Maskup mengatakan bahwa rekanan yang menggarap proyek rehabilitasi itu merupakan kawan dekat Djaja. Sebagai Kepala Zeni yang bertanggung jawab atas pembangunan itu, Maskup mengaku tidak diajak bicara oleh Djaja soal penunjukan rekanan.
Djaja diadili dalam kasus dugaan korupsi dana ruislag tanah 8,8 hektare di Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya sebesar Rp 13,3 miliar pada 1998. Ketika itu alumni AKABRI 1972 tersebut masih menjabat sebagai Pangdam V Brawijaya.
