TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung mengatakan partainya berkukuh akan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Itu sudah menjadi sikap dari partai kami," kata Tamsil saat dihubungi Tempo, Ahad, 2 Juni 2013.
Menurut Tamsil, kenaikan harga BBM hanya menjadi jalan pintas pemerintah saat alokasi subsidi terus membengkak. Padahal, kata dia, pemerintah sejak beberapa tahun lalu menyatakan akan menyiapkan kebijakan konversi bahan bakar minyak ke gas untuk menekan angka subsidi.
"Tahun lalu juga sudah siapkan dana Rp 250 miliar untuk pertamina membangun kilang minyak, selain itu banyak investor yang berminat seperti dari Arab dan Kuwait. Namun pemerintah selalu beralasan nilai investasinya tinggi dan akhirnya tidak jalan," katanya.
Pemerintah rencananya akan menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar menjadi Rp5.500 dan jenis Premium Rp6.500. Meskipun kebijakan kenaikan harga minyak sudah menjadi kewenangan pemerintah, namun diperlukan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat untuk menjaga daya beli sehingga tidak menyebabkan inflasi melambung tinggi.
Dana bantuan itu sendiri diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 ke Dewan Perwakilan Rakyat. Selain mengajukan dana BLSM, pemerintah juga merevisi asumsi makroekonomi seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, lifting minyak, dan nilai tukar Rupiah.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
19 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
3 Maret 2024
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya