TEMPO.CO, Ende--Wakil Presiden Boediono menyatakan mengatasi kekerasan dan meredam kebencian antargolongan di tengah masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. "Bahkan tugas dari seluruh perangkat negara," kata Boediono dalam upacara peringatan Hari Pancasila, di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 1 Juni 2013.
Namun, ia menambahkan, mesti dipahami bahwa mengelola perbedaan di tengah masyarakat dengan "cara yang berkeadaban", sebenarnya merupakan agenda seluruh komponen bangsa. Menurut dia, sikap saling menghormati akan selalu gagal jika asas-asas Pancasila dimatikan dalam praktik sosial sehari-hari.
"Tentu ini tidak berarti bahwa asas-asas itu dihafalkan oleh setiap warga negara," ujar Boediono. "Tidak berarti pula bahwa Pancasila disakralkan menjadi doktrin yang beku dan diajarkan melalui indoktrinasi seperti dulu."
Pancasila, ujar Boediono, akan efektif dalam praktik kehidupan sehari-hari jika bisa diwujudkan dalam berbagai hukum positif yang mengatur hidup bersama. "Dengan hukum positif itulah suara penyebar kebencian harus ditangkal," ucapnya. "Dalam hukum positif itu pulalah provokasi untuk melakukan kekerasaan dapat ditangkis."
Untuk mendukung upaya itu, Boediono menilai seluruh kekuatan politik di dalam dan di luar pemerintahan dan dewan perwakilan harus bekerja keras. "Tidak cukup dengan mengadakan seminar dan ceramah-ceramah," kata dia. Sebabnya, ia menambahkan, Pancasila adalah praktik dan kerja. "Pancasila bukan ilham semata-mata."
