TEMPO.CO, Batam - Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol ) Kementerian Dalam Negeri, Achmad Tanribali Lamo mengkhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum maupun pilkada menurun seprti yang terjadi di tiga kali pemilu.
Penurun tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah terus menurun. Pemilu tahun 1999 warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu secara nasional tinggi yakni 92,74 persen. Tapi pada pemilu 2005 menurun menjadi 84 persen, dan di tahun 2009 turun menjadi 71 persen.
Selain menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pilkada menjadi pertanyaan, sebab seharusnya tidak menurun. "Ini ada apa," kata Ahmad dihadapan para peserta Rapat Kordinasi Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis 30 Mei 2013.
Selain tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menurun, juga sering terjadi konflik sebelum dan sesudah pemilihan. Tahun 2010 ada 51 kasus, dan pada tahun 2011 sebanyak 127 kasus. "Itu di Pusat (Jakarta), belum lagi di daerah-daerah," katanya.
Oleh sebab, pemerintah daerah harus membantu secara maksimal terkait dengan pemilu dan pilkada. Ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 216. Di situ disebutkan, Kepala Daerah diwajibkan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Dulu disebut 'dapat' membantu, tapi sekarang 'wajib' membantu KPU," lanjut Achmad.
Kepala Daerah juga harus aktif menjalin kerjasama dengan pihak-pihak keamanan setempat. Sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. " Saling kontaklah," kata Achmad.
Kepala Badan Pengawas Pemilu Kepulauan Riau, Razaki tidak menampik turunnya tingkat partisipasi masnyarakat terhadap pemilu dan pilkada. Ini tak terlepas dari semakin kritisnya pola pikir masyarakat. "Pemilih melihat muka yang bakal dipilih uda muak, pasti enggak bakal coblos," katanya kepada Tempo. Selain itu masyarakat belum marasakan kinerja anggota dewan misalnya, yang program kerja tidak menyentuh masyarakat.
Tingkat penurunan partisipan dalam pemilu dan pemilukada di Kepri, khususnya di Batam sebanyak 42 persen tidak memberikan suaranya, sedangkan untuk tingkat Provinsi Kepri sebanyak 56 persen golput. "Tergantung calon, jika moralitas diketahui masyarakat, maka dipastikan tidak akan naik menjadi gubernur, wali kota maupun anggota dewan. Masyarakat kini, semakin pandai menentukan pilihan mereka.
RUMBADI DALLE
Topik Terhangat:
Tarif Baru KRL | Kisruh Kartu Jakarta Sehat | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah
Berita Terpopuler:
Jadi Tersangka, Farhat Abbas Dicoret sebagai Caleg
Jokowi Berpeluang Jadi Calon Presiden dari PDIP
Dokter: 'Burung' Muhyi Tak Bisa Disambung Lagi
Bertemu Ganjar, Bibit Teringat Pesan Mega
Cara KPK Sindir Darin Mumtazah
