Berkas Luthfi Belum Rampung, Ini Kata Pengacara

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 25 Mei 2013 22:16 WIB

ILUSTRASI LUTHFI (TEMPO/INDRA FAUZI)

TEMPO.CO, Jakarta -Pengacara tersangka kasus korupsi suap impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, Muhammad Assegaf menilai penundaan pelimpahan berkas kliennya dari Komisi Pemberantasan Korupsi ke pengadilan janggal. “Ini menandakan KPK belum siap kalau ditunda, tidak bisa untuk tidak dikatakan tidak siap,” kata Assegaf saat dihubungi, Sabtu, 25 Mei 2013.

Menurut Assegaf ketidaksiapan KPK melimpahkan kasus Luthfi bisa saja mengindikasikan komisi antirasuah itu belum punya cukup bukti atas keterlibatan Luthfi dalam rasuah di Kementerian Pertanian ini. Selain itu bisa saja, KPK sengaja mengulur waktu untuk mencari bukti baru.

Sebelumnya, tim pengacara menduga pelimpahan berkas kasus Luthfi sudah bisa dilakukan KPK paling lama pekan pertama Juni. Hal ini didasarkan keterangan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, dalam beberapa kesempatan kepada wartawan. “Nah lalu kalau ada perubahan menimbulkan spekulasi dan pertanyaan, KPK seperti kurang bukti karena faktanya tindak korupsi hingga Rp 1 Miliar yang diduga akan diserahkan Ahmad Fathanah tidak pernah sampai ke tangan Luthfi.”

Dalam beberapa kali pemeriksaan oleh penyidik KPK, Asssegaf menyatakan kliennya sudah berterus terang dan menjawab semua pertanyaan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Luthfi juga menyerahkan semua bukti dan dokumen yang dibutuhkan KPK. Luthfi pun tak keberatan atau melawan saat KPK menyita sejumlah aset pribadi yang dimilikinya.

Assegaf menilai, dari semua yang sudah dijelaskan Lutfhi, semestinya pemberkasan kasus tindak pidana korupsi yang dituduhkan pada kliennya sudah rampung. Keterlambatan pelimpahan menurut Assegaf diduga pengacara sebagai bukti KPK ragu melanjutkan pelimpihan berkas itu ke pengadilan. “Mereka masih mencari-cari bukti baru.”

IRA GUSLINA SUFA
Berita Terpopuler
Darin Mumtazah Pernah Nunggak Bayar Sekolah

Pasang CCTV, Malah Lihat Pacarnya Berselingkuh

Jokowi: Rumah Dinas Lurah dan Camat Akan Dicabut


Terhangat:
Kisruh Kartu Jakarta Sehat
| Menkeu Baru | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah


Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

7 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

7 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

10 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

10 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

13 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

19 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

20 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

21 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya