TEMPO.CO, Bogor - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memuji ketaatan kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap pimpinannya. Tapi, ia memberi catatan, meski taat, kader-kader PKS kurang kritis pada pimpinannya dalam kasus korupsi kuota impor daging sapi yang menimpa bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
"Sistem kaderisasi partai ini ditengarai oleh sebagian pengamat mampu menciptakan ketaatan yang nyaris tanpa sikap kritis pada pimpinannya, sehinga terjadi pembelaan yang masif," ujar Busyro pada wartawan dalam perjalanan menuju Sukabumi, Jumat, 24 Mei 2013.
Saking tidak kritisnya, kader PKS tidak memahami aspek teoritis dari tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Aspek teoritisnya bahwa penerapan TPPU harus berdasar dan didahului dengan terbuktinya predicate crime-nya atau tindak pidana korupsinya. Itu tidak bisa langsung ke TPPU," kata Busyro.
Busyro mengingatkan bahwa memprotes langkah KPK menjerat Luthfi dengan pencucian uang berarti juga memprotes DPR. "Karena anggota DPR semua partai politik yang menyusunnya, merumuskannya. Untuk apa TPPU itu dibuat undang-undang kalau tidak diterapkan. Soal terbukti atau tidak, nanti di pengadilan," kata Busyro.
Ia mengimbuhkan, tidak ada gunanya juga bagi kader PKS untuk memusuhi KPK. "KPK itu sebuah lembaga negara. Jadi tidak ada gunanya. Kalau memusuhi KPK, ya memusuhi lembaga negara," katanya.
Selanjutnya, mantan Ketua Komisi Yudisial ini menyebut bahwa kader harusnya sadar bahwa PKS bukan partai malaikat. Konsekuensinya, sebagai manusia ada kemungkinan berbuat salah. Bagi partai, terutama PKS yang bertemakan keadilan, harus menegakkan keadilan pada dirinya sendiri.
Ia khawatir, jika protes secara masif kepada KPK terus dilakukan, maka bisa terjadi delegitimasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap PKS. "Kalau di parpol ada tokohnya yang salah, ya sudah biarkan saja. Proses pengadilan yang harus dihormati," katanya.
FEBRIANA FIRDAUS
Berita terkait
Izin Impor Daging Sapi Telat Rilis, Stok Menipis bikin Harga Melambung
55 hari lalu
Asosiasi Pengusaha Impor Daging Indonesia sebut izin rilis impor daging sapi telat keluar, hanya 2 minggu sebelum ramadan. Memicu kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Tolak PK Bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq
16 November 2021
Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Luthfi Hasan Ishaaq yang dijatuhi vonis 18 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaBos PPI Klarifikasi Soal Dugaan Korupsi Impor Daging
2 Juni 2020
PT PPI menyatakan pihak yang terlibat dalam dugaan suap impor daging sapi sudah tidak menjabat lagi di perusahaan.
Baca Selengkapnya3 Tahun Penyerangan, Novel Singgung E-KTP dan Suap Impor Daging
11 April 2020
Penyidik senior KPK Novel Baswedan kembali menyimggung kasus e-KTP dan suap impor daging.
Baca SelengkapnyaKadin Anggap Impor Daging Sapi Brasil Memicu Persaingan Sehat
15 Agustus 2019
Rencana impor daging sapi asal Brasil dinilai dapat memicu persaingan pasar daging yang lebih sehat di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMeski Anonim, Dokumen Indonesialeaks Sudah Diverifikasi
13 Oktober 2018
Direktur Eksekutif Tempo Institute, Mardiyah Chamim, mengatakan narasumber anonim dalam Indonesialeaks diterapkan untuk keselamatan informan.
Baca SelengkapnyaPatrialis Akbar Didakwa Terima Suap USD 70 Ribu dan Janji Rp 2 M
13 Juni 2017
Mantan Hakim MK Patrialis Akbar didakwa menerima suap sebesar USD 70 ribu dan Rp 4,043 juta dari pengusaha daging impor Basuki Hariman.
Baca SelengkapnyaInvestigasi Suap, KPK Minta Bea-Cukai Buka Data Impor
6 Maret 2017
Bea-Cukai diminta membuka data impor komoditas pangan.
Baca SelengkapnyaImpor, Harga Daging Sapi Ditargetkan Rp 80 Ribu per Kg
23 Mei 2016
Pemerintah berencana mengimpor 10 ribu ton daging sapi.
Baca SelengkapnyaAyu Azhari Datangi KPK Bersama Abah Zalil, Tanya Soal Uang
7 September 2015
Aktris cantik Ayu Azhari mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin sore untuk bertanya soal uang dari Ahmad Fathanah.
Baca Selengkapnya