Pertama Kali, Wali Kota Malang Dari Etnis Tionghoa

Reporter

Sabtu, 25 Mei 2013 04:25 WIB

Mochammad Anton. TEMPO/Abdi Purmono

TEMPO.CO, Malang - Calon Wali Kota Malang Mochammad Anton bakal membuat sejarah baru di kota berumur 99 tahun itu. Anton akan menjadi wali kota ke-16 sejak 1919 sekaligus menjadi wali kota pertama yang beretnis Tionghoa.

Hasil hitung cepat oleh dua lembaga survei mengunggulkan Abah Anton, panggilan Anton, yang berpasangan dengan Sutiaji, Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang itu. Kota Malang melangsungkan pemilihan kepala daerah 2013-2018 pada Kamis kemarin.

Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pria kelahiran 31 Desember 2013 dengan nama asli Goei Hing An itu memperoleh 48,15 persen suara. Sementara lembaga riset Proximity: Research, Strategy and Political Consulting mencatat perolehan 31,91 persen. Pengusaha tetes tebu itu jauh melampaui perolehan suara lima pasangan lainnya.

“Insya Allah, saya dan Pak Sutiaji bisa menjalankan amanat dan memenuhi janji yang sudah kami sampaikan,” kata Anton pada Kamis malam di rumahnya Jalan Tlogo Indah 16, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru. Ia menanggapi hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei.

Anton mengaku sama sekali tidak punya niat dan ambisi jadi wali kota. Ketua Umum Persatuan Tionghoa Islam Indonesia (PITI) Malang Raya itu merasa lebih cocok jadi pengusaha. Pemilik PT Chandra Wijaya Sakti itu bersedia maju dalam pencalonan berkat dorongan para kiai yang aktif di PCNU Kota Malang. Mutammimah, istri mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi, turut menjadi pendukung Anton.

Ia mengaku menanggung seluruh biaya kampanye. Bahkan, ia berjanji tidak akan mengambil gaji selama menjadi wali kota. Gajinya akan disumbangkan kepada kaum duafa dan anak yatim-piatu.

Bila terpilih menjadi wali kota, Anton akan mengembalikan keindahan Kota Malang agar kembali indah dengan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi untuk menghentikan kemacetan dan mengatasi banjir. Moratorium pemberian izin pendirian usaha baru, terutama untuk bangunan rumah-toko, akan diberlakukan. Sebaliknya, Pemerintah Kota Malang akan memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak ruang terbuka hijau dan ruang publik.

“Kalau sekarang pembangunan tampak begitu pesat, tapi sebenarnya tidak teratur. Itu yang akan kami tata ulang agar kota ini menjadi lebih layak dihuni. Kami juga akan fokus pada pembangunan kesehatan dan pendidikan warga. Kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan,” ujar Anton.

Direktur Strategi LSI Agus Budi Prasetyo menilai kemenangan duet Anton-Sutiaji (AJI) tak lepas dari konflik di PDI Perjuangan antara memilih pasangan Sri Rahayu-Priyatmoko Utomo (SR-MK) atau pasangan Heri Pudji Utami-Sofyan Edy Jarwoko (DaDi). Heri Pudji merupakan istri Wali Kota Malang Peni Suparto. Sofyan merupakan Ketua Golkar setempat.

DPP PDI Perjuangan merekomendasikan Sri Rahayu sebagai calon wali kota. Sedangkan Peni Suparto melawan keputusan DPP yang menonaktifkan dirinya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang dengan tetap mencalonkan sang istri. Konflik ini membuat massa PDI Perjuangan kebingungan. Akhirnya mereka mencari calon alternatif. “Pasangan AJI beruntung mendapat limpahan suara dari massa PDIP. Selain itu ada swing voters dan undecided voters sebanyak 39,8 persen yang memilih AJI,” kata Agus.


ABDI PURMONO

Berita terkait

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

16 Februari 2024

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Pemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta

2 Oktober 2022

Pemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan pemerintah akan bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pengobatan korban Tragedi Kanjuruhan.

Baca Selengkapnya

Jawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak

3 Mei 2022

Jawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana Pemerintah Daerah Jawa Timur di perbankan memiliki saldo tertinggi per Maret 2022.

Baca Selengkapnya

Perbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan

12 Oktober 2018

Perbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan

Berdasarkan catatan Pemprov Jatim, Soekarwo mengatakan ada sebanyak 210 rumah rusak di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi akibat gempa Situbondo.

Baca Selengkapnya

Gempa Situbondo, Pemda Jatim Bangun RS Sementara di Pulau Sapudi

12 Oktober 2018

Gempa Situbondo, Pemda Jatim Bangun RS Sementara di Pulau Sapudi

Pulau Sapudi adalah wilayah yang paling parah terdampak gempa Situbondo berkekuatan 6,3 SR.

Baca Selengkapnya

Alasan Pasar Mobil Jatim Tetap Stabil Atas Pelemahan Rupiah

15 September 2018

Alasan Pasar Mobil Jatim Tetap Stabil Atas Pelemahan Rupiah

Pasar penjualan mobil di Jawa Timur masih stabil dan tak terpengaruh pelemahan rupiah atas dolar AS

Baca Selengkapnya

AHY Ajak Milenial di Jawa Timur Tidak Golput pada Pemilu

21 Juni 2018

AHY Ajak Milenial di Jawa Timur Tidak Golput pada Pemilu

Menurut AHY, generasi milenial sangat penting untuk sadar dan berpartisipasi dalam politik, seperti berpartisipasi dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya

Hasil UN SMP 2018 Turun, Jawa Timur Minta Soal Dipermudah

25 Mei 2018

Hasil UN SMP 2018 Turun, Jawa Timur Minta Soal Dipermudah

Hasil UN SMP 2018 Jawa Timur, kata Saiful, masih cukup baik dibandingkan dengan daerah lain. "Jatim masih cukup baik, bayangkan yang di luar Jawa."

Baca Selengkapnya

PWNU Jatim Desak Kepolisian Usut Tiga Penyerangan Ulama

20 Februari 2018

PWNU Jatim Desak Kepolisian Usut Tiga Penyerangan Ulama

Sejak sepekan ini serangkaian penyerangan tokoh agama/ ulama dan tempat ibadah terjadi di Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Dalam Setahun, Enam Kepala Daerah Jawa Timur Berurusan dengan KPK

5 Februari 2018

Dalam Setahun, Enam Kepala Daerah Jawa Timur Berurusan dengan KPK

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, Jumat pekan lalu, 2 Februari 2017, Eddy didakwa jaksa KPK menerima suap Rp1,9 miliar.

Baca Selengkapnya