TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali menyatakan telah memilih tiga orang hakim agung untuk menjadi majelis dalam sidang etik Hakim Pengadilan Negeri di Kalimantan Barat berinisial AS yang berselingkuh dengan empat wanita. Penunjukan ini melengkapi jumlah majelis hakim dari sebelumnya empat yang merupakan komisioner Komisi Yudisial.
Empat Komisioner yang menjadi majelis adalah Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Suparman Marzuki, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri, dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Ibrahim.
"Saya sudah tandatangan penunjukkan majelis dari MA, tapi lupa dengan rinci siapa yang duduk sebagai majelis nantinya. MA juga sudah mengirim surat itu ke KY," kata Hatta Ali saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jumat, 24 Mei 2013.
Hatta juga menyatakan, Badan Pengawasan MA sendiri telah memeriksa dan menemukan indikasi pelanggaran etik yang dilakukan Hakim AS. Badan Pengawas MA juga diklaim telah mengeluarkan rekomendasi untuk membawa AS ke sidang etik. Akan tetapi, sebelum badan pengawas memproses pengajuan tersebut, KY sudah terlebih dahulu menyelesaikan penyelidikan.
Berdasarkan data di Bawas, menurut Hatta, AS memang mengakui beberapa perselingkuhannya. Atas pengakuan ini, MA sepakat untuk memberikan sanksi berat karena kesalahannya sudah fatal, karena sanksi pembinaan tidak cukup.
"Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera berkoordinasi mengenai tanggal pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim itu," kata Hatta.
Hakim AS adalah hakim kedua yang dibawa ke sidang etik karena terjerat kasus asusila. MA dan KY sebelumnya juga pernah menggelar sidang etik untuk hakim Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, Adria Dwi Afanti yang terbukti berselingkuh dengan seorang pria beristri. Adria akhirnya dijatuhkan sanksi mutasi menjadi hakim non palu selama dua tahun pada pertengahan Februari 2013.
FRANSISCO ROSARIANS
Terhangat:
Kisruh Kartu Jakarta Sehat | Menkeu Baru | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah
Terpopuler:
PKS: VW Caravelle Milik Luthfi, bukan DPP
Twitter Dipo Soal Franz Magnis Dinilai Tak Pantas
Orangtua Darin Kenalkan Luthfi Hasan Sebagai Suami
KPK Sita Lagi Mobil Luthfi di PKS, Johan: Lancar
Berita terkait
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
9 jam lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaPimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
21 jam lalu
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaAustralia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
2 hari lalu
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMakna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
7 hari lalu
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
7 hari lalu
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca SelengkapnyaKPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
8 hari lalu
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Baca SelengkapnyaProfil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
8 hari lalu
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya
Baca SelengkapnyaHakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
9 hari lalu
Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi
10 hari lalu
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
14 hari lalu
KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Baca Selengkapnya