Duit Rp 5 Miliar APBD Banten untuk Umroh

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Rabu, 22 Mei 2013 12:41 WIB

Sejumlah calon haji melakukan Miqod untuk menunaikan ibadah umroh di Aabar Ali , Ahad waktu setempat (1/11). Setiap hari delapan sampai sembilan kloter meninggalkan Kota Madiinah. ANTARA/Maha Eka Swasta

TEMPO.CO, Serang - Pemerintah Provinsi Banten, akan memberangkatkan umroh sekitar 200 orang yang terdiri dari PNS, Kejaksaan, dan Kepolisian pada akhir Mei 2013. Untuk membiayai kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan dana sebesar Rp 5 miliar yang diambil dari APBD Banten tahun 2013.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten, Mashuri, membenarkan adanya rencana tersebut. Menurutntya, saat ini pihaknya telah melakukan seleksi terhadap sejumlah nama yang diajukan dari Kabupaten/Kota sebagai daftar calon peserta umroh tahun 2013.

Mashuri mengatakan, mereka yang akan diberangkatkan sebagai peserta dalam pelaksanaan ibadah umroh tersebut, di antaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kabupaten kota dan provinsi yang berprestasi, kyai serta masyarakat yang dinilai memiliki kontribusi terhadap Pemprov serta termasuk unsur dari lembaga Kepolsian dan Kejaksaan. "Banyak, lembaga-lembaga yang mengajukan, dari PNS kabupaten kota, masyarakat yang berprestasi serta termasuk dari Kepolisian dan Kejaksaan," kata Mashuri Rabu, 22 Mei 2013.

Rencana Pemerintah Provinsi Banten yang akan memberangkatkan 200 jemaah umroh, mendapat reaksi dari kalangan pengurus pondok pesantren salafiyah. Salah satunya adalah pimpinan pondok salafiyah, Kiai Matin Syarkowi. Menurutnya, memberangkatkan umroh terhadap masyarakat Banten adalah perbuatan mulya untuk meningkatkan ke imanan dan ketaqwaan.

Namun, dalam penyeleksianya harus berdasarkan pemanfaatan, bukan atas dasar kepentingan politik. Misalnya, peserta yang diberangkatkan adalah pimpinan pondok pesantren yang benar-benar tidak mampu dan belum pernah berangkat haji. "Ibadahnya tidak menjadi persoalan, tapi dalam menentukannya yang harus baik, karena ibadah pada dasarnya adalah amal. Sementara kalau salah menentukan orang, bisa menimbulkan persoalan," ujarnya.


WASI'UL ULUM


Topik Terhangat:
Menkeu Baru
| PKS Vs KPK | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

Baca juga:
Gadis Bercadar Potong 'Burung' dengan Cutter

Kronologi Pemotongan 'Burung' oleh Gadis Bercadar

Gadis Bercadar Sempat Membantah Potong 'Burung'
Diajak Mesum, Gadis Bercadar Nekat Potong 'Burung'

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

10 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

26 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

57 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya