Depsos Bisa Cabut Izin Kuis "Indonesia Sukses" Bila Diminta Panwaslu

Reporter

Editor

Kamis, 16 September 2004 22:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekretaris Jenderal Departemen Sosial (Depsos) Ruchadi menegaskan Depsos akan segera mencabut izin penyelenggaraan undian berhadiah sayembara kuis "Indonesia Sukses" berhadiah Rp 14,1 miliar setelah pihaknya menerima surat rekomendasi dari Panwaslu. "Kalau Panwaslu sudah mengangggap kuis tersebut meresahkan, segera dicabut izinnya," katanya ketika dihubungi melalui telepon oleh Tempo Kamis (16/9), sembari menyatakan hingga saat ini Depsos belum menerima surat dari Panwaslu. "Rapat kemarin (15/9) Panwaslu tidak mengatakan apa-apa," katanya. Nah, jika kuis yang diadakan Yayasan IMM (Investigasi, Mediasi dan Monitoring) setelah ditelaah dan dipelajari tidak ada hal-hal yang mengandung unsur judi, membahayakan atau penipuan, serta meresahkan masyarakat, maka izinnya bisa dicabut. Hal itu sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Sosial No.09/PEGHUK/2002 tentang izin undian. Disebutkan bahwa Menteri Sosial berwenang untuk menunda, mencabut dan membatalkan pelaksanaan kegiatan izin penyelenggaraan undian yang telah dikeluarkan dengan alasan pelaksanaan undian dipandang meresahkan masyarakat. IMM telah menerima izin penyelenggaraan undian berhadiah pada Rabu (15/9). Sebelumnya IMM baru mengantongi izin prinsipal beriklan yang ditandatangani Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Safwan, atas nama Menteri Sosial RI dengan Nomor 229/PS/U/2004, tertanggal 24 Agustus 2004.Sebelumnya, untuk mengajukan izin IMM telah melunasi uang usaha kesejahteraan sosial sebesar Rp 1,35 miliar yang disetor ke rekening Mensos. Badriah - Tempo

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya