TEMPO.CO, Jakarta--Bantahan menjadi jurus yang dilancarkan Ahmad Fathanah, tersangka kasus suap izin impor daging sapi, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat lalu. Menjadi saksi untuk dua petinggi PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Effendy, Fathanah berkali-kali menyangkal tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Dia, misalnya, menyangkal duit Rp 1 miliar yang diterimanya dari Indoguna akan diserahkan kepada Luthfi Hasan Ishaaq, bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera. "Tak ada niat sedikit pun memberikan duit itu untuk Luthfi," kata Fathanah.
Menurut dia, duit itu untuk membayar utang ke dealer mobil dan pengusaha desain interior yang akan ditemuinya di Hotel Le Meridien. Fathanah ditangkap di Le Meridien, 29 Januari lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini duit yang diterima Fathanah bertujuan memuluskan izin impor untuk Indoguna. Sehari setelah penangkapan itu, KPK menahan Luthfi Hasan Ishaaq.
Jaksa kemudian memutar rekaman percakapan Fathanah dengan Luthfi. “Bisakah ketemu nanti malam? Ada yang sangat penting yang saya sampaikan,” kata Fathanah. Lagi, dia menyangkal akan memberikan duit kepada Luthfi. Pria 47 tahun yang pernah satu kampus dengan Luthfi di Arab Saudi itu mengaku hanya menjaili Luthfi karena jadwalnya sangat padat.
Kepada Penyidik KPK, Fathanah kerap memberi keterangan berubah-ubah. Pada 30 Januari lalu, seperti tertulis dalam dokumen yang salinannya diperoleh Tempo, Fathanah mengaku duit Rp 1 miliar untuk mengadakan seminar soal kuota impor daging sapi di Tanah Air. Dia juga membantah pernah membicarakan kuota impor dengan Luthfi. Dua pekan kemudian, Fathanah mengaku berhubungan dengan Indoguna soal kuota impor. Juga, pernah membicarakan izin impor itu dengan Luthfi.
Tak hanya keterangan yang berubah-ubah. Fathanah juga kepergok mencuri dokumen di gedung KPK, sehari setelah penangkapannya. Dokumen yang diambilnya saat penyidik keluar itu berisi keterangan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK lainnya, Novel Baswedan. Apes, aksinya terekam di kamera penyidik. "Apakah saudara meminta izin?” tanya penyidik. “Saya tak meminta izin siapa pun,” kata Fathanah usai melihat rekaman pencurian.
NUR ALFIYAH | LINDA HAIRANI | PRAM
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
EDISI KHUSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah
Meski Sepesawat, Tifatul 'Ngaku' Tak Kenal Fathanah
Luthfi-Fathanah Giring Menteri Suswono
Fathanah Sebut Uang 1 Miliar 'Daging Busuk'
Maharani Ajak Dinner, Fathanah Minta Bermesraan
Berita terkait
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
15 menit lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
9 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
9 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
11 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
12 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
14 jam lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
22 jam lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
22 jam lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
1 hari lalu
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca Selengkapnya