Mobil bioskop keliling Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah penerima dan besaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) akan ditingkatkan di semester kedua tahun 2013. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, penerima beasiswa meningkat menjadi 14,8 juta anak dari yang semula 6,7 juta anak.
"Unit cost yang diterima masing-masing siswa juga meningkat dibanding sebelumnya, " kata Hamid usai konferensi pers tentang International Science Project Olympiad, Kamis, 16 Mei 2013.
Hamid menjelaskan, saat ini komposisi penerima beasiswa yakni 3 juta pelajar SD, 1,6 juta pelajar SMP, dan 1,1 juta untuk SMK/SMA. Tapi pada bulan Juli mendatang, ada penambahan yaitu penerima beasiswa SD menjadi 8 juta anak, 4 juta pelajar SMP, dan 1,8 juta pelajar SMA/SMK.
Jumlah besaran beasiswanya pun berubah untuk SD dan SMP. Penerima beasiswa SD mendapatkan Rp 450 ribu per anak, dari semula Rp 350 ribu. Untuk pelajar SMP meningkat menjadi Rp 700 ribu per tahun dari yang awalnya Rp 560 ribu. Sedangkan untuk pelajar SMA/SMK tidak mengalami perubahan atau tetap Rp 1 juta per anak setiap tahunnya.
Hamid juga menjelaskan cara baru untuk meminimalisir penerima beasiswa yang salah sasaran. Pertama, data penerima beasiswa diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengenai keluarga miskin. Alasannya, data tersebut lebih tepat sasaran dibanding ketika kepala sekolah yang mengajukan.
"Bagi anak yang tidak bersekolah, otomatis harus melanjutkan di tahun ajaran baru agar mendapat beasiswa," kata Hamid. Pemberian ini juga tidak boleh diambil oleh orang tua agar tidak digunakan di luar biaya pendidikan.
Cara kedua, dengan pembayaran langsung melalui kantor pos. Kementerian Keuangan akan langsung mentransfer ke kantor pos, dan para siswa dapat mengambil di area terdekat tidak boleh dikoordinasi kepala sekolah. Syarat pengambilan menggunakan surat keterangan kepala sekolah dan kartu pelajar atau fotokopi rapor. "Kecuali untuk sekolah yang letaknya jauh dari kantor pos," ujarnya.
Sekolah yang lokasinya jauh akan dikoordinasikan oleh sekolah. Tapi Hamid meminta tidak ada pungutan liar yang dibebankan. Dia juga mengatakan tidak ada lagi voucher beasiswa miskin yang diberikan melalui anggota DPR.
