TEMPO.CO, Jakarta - Profesor Filsafat, Franz Magnis Suseno protes atas rencana penganugerahan "World Statesman Award" kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Franz Magnis mengirim surat keberatan ke Appeal of Conscience Foundation (ACF), lembaga yang menganugerahi hadiah tersebut.
Dia menyebutkan ada dua poin keberatan "Pertama, SBY selama kepemimpinannya 8,5 tahun tidak pernah menyatakan kepada rakyat Indonesia untuk menghormati minoritas," kata Franz Magnis ketika dihubungi Tempo, Kamis, 16 Mei 2013.
Kedua, SBY tidak pernah melindungi kelompok yang menjadi korban kekerasan seperti dalam kasus Ahmadiyah dan Syiah yang dicap sesat oleh kelompok aliran keras. "Presiden SBY tidak melakukan dan mengatakan apa-apa untuk melindungi mereka," kata Franz Magnis.
Dalam surat itu, dia menuturkan ratusan orang Ahmadiyah dan Syiah yang dianggap sesat diusir dari tempat tinggal mereka. Akibatnya, mereka mengungsi ke tempat-tempat seperti ruang olahraga. Bahkan, ada beberapa kasus terbunuhnya orang Ahmadiyah dan Syiah. "Sehingga muncul pertanyaan apakah Indonesia akan memburuk kondisinya seperti Pakistan dan Irak di mana setiap bulan orang Syiah dibunuh karena motivasi agama?" tulis Franz Magnis.
Bila hadiah ini tetap diberikan kepada SBY, kata Franz, sungguh akan memalukan. "Ini mendiskreditkan seluruh klaim Anda sebagai lembaga yang bertujuan moral," katanya. Dalam situsnya, ACF yang didirikan Rabbi Arthur Schneier pada 1965 menyebutkan, sebagai organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
Pastor Katolik Serikat Jesuit dan Profesor Filsafat yang mengajar di Studi Filsafat Driyarkara ini juga menyebutkan berbagai persoalan intoleransi beragama yang ada di Indonesia. Seperti kesulitan umat Kristiani dalam izin mendirikan ibadah, adanya kasus penutupan paksa gereja, kesulitan kebaktian. "Sehingga intoleransi tumbuh di tingkat akar rumput," katanya.
Dia mempertanyakan proses keputusan ACF yang memberi anugerah itu. "Bagaimana keputusan bisa diambil tanpa meminta pendapat rakyat Indonesia?" katanya. Lebih lanjut dia menyatakan semoga keputusan ACF tak hanya mengandalkan orang-orang pemerintah atau orang dekat Presiden.
Bukan sekali ini saja Franz bersuara keras. Dia pernah menolak Bakrie Award. Franz beralasan karena Bakrie terlibat dalam kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur.
YULIAWATI
Topik Terhangat:
PKS Vs KPK E-KTP Vitalia Sesha Ahmad Fathanah Perbudakan Buruh
Baca Juga:
BlackBerry Messenger Hadir di Android dan IOS
Digosipkan Selingkuh, Ingrid Kansil Tetap Kerja
Dewi Kirana Sempat Bilang Kasihan Istri Fathanah
Hilmi dan Suswono Janjikan Bantu Indoguna
Indoguna Akui Setor Uang ke PKS
