KPK Masih Pinjam Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Reporter

Rabu, 15 Mei 2013 13:55 WIB

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan penggeledahan di Koorps lalu lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta, terkait kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM (30/7). TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Medan - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Rabu 15 Mei 2013 masih melakukan pemeriksaan di gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan Abdul Haris Nasution, Medan.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Mangihut Sinaga membenarkan keberadaan penyidik komisi antirasuah tersebut hingga Rabu siang. "Silakan cek saja. Saya tidak ada kewenangan untuk memberikan penjelasan, itu urusan KPK," kata Mangihut.


Hal senada disampaikan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut, Chandra Purnama. "Mereka (KPK) menggunakan ruangan di lantai atas," ujar Chandra. "Siapa-siapa saja yang diperiksa, kami tidak tahu," kata Chandra.

Sejumlah jurnalis tampak berseliiweran mencari ruang pemeriksaan, tempat penyidik KPK memeriksa. Beberapa jurnalis mengitari lantai dua gedung Kejati Sumut dan mengintip dari luar jendela.

Sejak Selasa sore, KPK melakukan penyidikan terkait dengan operasi tangkap tangan. Dalam operasi yang dilancarkan KPK, disebut melibatkan Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara, dua pengusaha dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Penyidik KPK, membenarkan keempat orang tersebut telah diamankan. "Benar empat orang itu,"kata penyidik, Selasa malam, tanpa merinci nama-nama yang diperiksa.

Informasi yang diperoleh Tempo dari sumber pejabat di lingkungan Kejati Sumut, mengungkapkan, penyidikan yang dilakukan KPK diduga terkait upaya penyuapan untuk memperoleh pelaksanaan proyek senilai Rp 18 miliar. "Dua kontraktor yang memberikan fee di depan untuk mendapatkan proyek. Salah satu kontraktor (marga) Panjaitan," kata sumber.

Bupati Madina, Hidayat Batubara siang ini tidak dapat dihubungi. Selasa malam, Tempo berhasil mengkonfirmasi Hidayat melalui telepon selular. "Saya bersama pengacara," kata Hidayat. Dia enggan memberikan penjelasan tempat keberadaannya. "Di Medan," ujar Hidayat.


SOETANA MONANG HASIBUAN



Topik Terhangat:
PKS Vs KPK
| E-KTP |Vitalia Sesha |Ahmad Fathanah |Perbudakan Buruh


Berita Lainnya:




Advertising
Advertising

Berita terkait

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani

Baca Selengkapnya

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

21 Juni 2016

Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.

Baca Selengkapnya

Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

9 Juni 2016

Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

15 Maret 2016

Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.

Baca Selengkapnya

Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

11 Maret 2016

Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.

Baca Selengkapnya

Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

3 Maret 2016

Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

3 Maret 2016

Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

3 Maret 2016

Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).

Baca Selengkapnya

Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

3 Maret 2016

Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).

Baca Selengkapnya