TEMPO Interaktif, Jakarta: Menko Polkam ad interim Hari Sabarno mengakui selama ini aparat intelijen dari jajaran TNI dan jajaran pemerintah lain kurang maksimal dilibatkan dalam rangka pencegahan terorisme yang dilakukan oleh intelijen kepolisian. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Media Center, Rabu (15/9). Hari mengatakan selama ini tidak ada aturan hukum yang mengatur keterlibatan intelijen dalam upaya menangkap seseorang yang diduga teroris. Pihak intelijen hanya bisa mengikuti, mengamati dan menginformasikan. Sedangkan yang menangkap adalah kepolisian. Hari menambahkan selama ini Badan Intelijen Nasional (BIN) sering atau selalu memberikan input atau support berupa informasi atau data kepada intelijen kepolisian. Hari Sabarno mengungkapkan secara teknis, hari ini, Kepala BIN Hendropriyono sedang memimpin badan koordinasi intelijen untuk mengambil langkah-langkah pencegahan di masa yang akan datang khususnya pengamanan pemilihan presiden kedua serta pengamanan lain. Rapat tersebut akan mengkoordinasikan dan merumuskan bagaimana intelijen secara terintegrasi dalam berbagai bidang untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi kejadian serupa. Rapat itu juga akan merumuskan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh aparat intelijen di seluruh Indonesia. Mendagri mengungkapkan rapat koordinasi intelijen tersebut kemungkinan akan dibentuk passport khusus baik yang bersifat terbuka atau tertutup terdiri dari TNI, intelijen dan kepolisian untuk meningkatkan pencegahan terorisme. Badriah - Tempo