Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar bersama Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Ditjen PMD Kemendagri Yanriyanto (kanan) dan Anggota Pansus RUU Desa Abdul Malik Haramain, sebelum mengikuti diskusi \"Mendigdayakan Desa Sebagai Satuan Komunitas Terdepan\", di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa, 3 Juli 2012. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan akan mengadakan rapat membahas kenaikan harga bahan bakar minyak Senin 13 Mei 2013, malam ini di Jalan Diponogoro 43 Jakarta Pusat. Anggota koalisi pendukung pemerintah belum sepakat mengenai bentuk kompensasi setelah kenaikan BBM.
"Nanti malam rapat Setgab soal BBM," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 13 Mei 2013. Marwan menuturkan, partainya lebih banyak akan menyimak pembahasan mengenai kenaikan harga BBM ini. Namun, dia menjelaskan, pada prinsipnya PKB tidak masalah jika BBM dinaikkan.
Marwan menuturkan, yang menjadi persoalan adalah bentuk kompensasi. Dia berharap, bentuk kompensasi sebaiknya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan transportasi publik, penguatan sektor kesehatan dan kredit untuk usaha kecil menengah.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar setuju. Menurutnya, kenaikan harga BBM hampir pasti disepakati. Pembahasan yang akan dilakukan di Setgab adalah soal bentuk kompensasi yang disebut dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. PPP sendiri berharap, kompensasi ini sebaiknya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur saja.
Hasrul menuturkan, partainya belum sepakat jika bantuan kepada masyarakat diberikan dalam bentuk uang tunai. Kalaupun toh pada akhirnya koalisi menyepakati bantuan ini dalam bentuk uang tunai, dia berharap bantuan ini tidak mengandung unsur politik dan dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik tertentu."Tetapi ini kebijakan pemerintah," kata Hasrul.
