Wali Kota Bekasi: Penutupan Masjid Ahmadiyah Sah

Senin, 13 Mei 2013 20:08 WIB

Jemaat Ahmadiyah menangis saat Masjidnya tersebut disegel oleh Pemerintah Kota Bekasi di Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, (5/4). Pemkot Bekasi melarang atas semua kegiatan Ahmadiyah di Kota Bekasi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan bahwa keputusannya menutup Masjid Al Misbah, milik Jemaah Ahmadiyah, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rahmat mengakui keputusannya ditentang banyak pihak, meski dia yakin keputusan itu sudah sesuai dengan peraturan dan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri.

Karena itulah, Rahmat berencana mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah Kota Bekasi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memutuskan ihwal ajaran Ahmadiyah di Indonesia. "Terkait dengan ajarannya (Ahmadiyah) yang mengatasnamakan Islam," ujar Rahmat, Senin 13 Mei 2013.

Pemerintah daerah, kata Rahmat, tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan sah tidaknya ajaran suatu keyakinan atau agama. "Karena itu, pemerintah pusat harus ada ketegasan soal aliran Ahmadiyah," katanya.

Pemerintah Bekasi, kata Rahmat, sepakat untuk membubarkan ajaran Ahmadiyah di wilayah setempat. Kesepakatan itu dideklarasikan hari ini untuk mengantisipasi perkembangan ajaran Ahmadiyah.

Nantinya, hasil deklarasi itu akan diberikan kepada presiden. "Kami juga meminta presiden melepaskan nama Islam dari ajaran Ahmadiyah," tutur Rahmat.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, Sukandar Gazali, mendukung Wali Kota. Dia mengaku MUI terus berupaya agar jemaah Ahmadiyah mengikuti ajaran Islam yang berlaku. Sukandar mengaku pernah mengirim ulama untuk jadi imam di Masjid Ahmadiyah. Dia juga minta agar masjid itu dibuka untuk umum. "Tapi mereka menolak," katanya.

MUHAMMAD GHUFRON

Berita Terpopuler:
Teka-teki Wiji Thukul, Tragedi Seorang Penyair

Menikah, Sefti Tak Tahu Fathanah Dibui 5 Tahun

Tri Kurnia, Istri Fathanah, Pernah Juara Sinetron

Wartawan Masuk Gedung PKS, Kader Diam 5 Menit

Datang ke KPK, Anis Matta Didampingi Petinggi PKS

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya