TEMPO.CO, Banyuwangi - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Mujiono, mengatakan rehab gedung bupati Banyuwangi dengan anggaran senilai Rp 35 miliar, tahun ini terancam gagal lagi. Sebab, tak satu pun perusahaan memenangkan tender.
Mujiono menjelaskan, saat tender dibuka pada 18 April 2013, terdapat sembilan perusahaan yang mendaftar sebagai peserta. Mereka berasal dariSurabaya,Malangdan Banyuwangi. Namun dari hasil kajian panitia lelang, seluruh perusahaan itu tak memenuhi syarat administrasi dan teknis. "Akhirnya tak satupun yang lolos," katanya kepada Tempo, Senin, 13 Mei 2013.
Menurut Mujiono, Pemerintah Banyuwangi memutuskan tidak membuka tender lagi karena waktunya terbatas. Sebab untuk merehab total kantor bupati membutuhkan waktu sekitar 11 bulan. Pembukaan tender pada bulan April, juga meleset dari target semula, bulan Januari.
Keterlambatan itu, kata Mujiono, karena Pemerintah Banyuwangi masih merampungkan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) lalu lintas serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Oleh karena itu, kata dia, proyek rehab kantor bupati kemungkinan akan dianggarkan lagi di tahun 2014 mendatang. "Tahun depan perencanaan sudah semakin matang," ujarnya.
Rencana rehab gedung bupati Banyuwangi sudah dimulai tahun 2012 lalu dengan anggaran Rp 19 miliar. Namun, saat itu pun tidak ada perusahaan yang memenangkan tender. Pemerntah Banyuwangi kemudian menunda proyek di tahun 2013 sekaligus menambah anggaran menjadi Rp 35 miliar. Ternyata juga gagal.
Gedung Bupati Banyuwangi di Jalan Ahmad Yani itu direhab total untuk dilengkapi dengan kantor pelayanan satu atap yang mampu menampung lima satuan perangkat kerja daerah (SKPD).
Lima SKPD tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Pendapatan. Kapasitas gedung yang sebelumnya hanya menampung 235 orang direncanakan dapat menampung 700 orang.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur Dahlan mengatakan, gagalnya tender proyek tersebut menyebabkan dana Rp 35 miliar tak terpakai. Padahal dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk program kesehatan dan pendidikan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. "Apalagi gagal tendernya sampai dua tahun," ucanya ketika dihubungi Tempo.
Menurut Dahlan, seharusnya Pemerintah Banyuwangi meninjau ulang proyek itu. Sebab, semakin megahnya bangunan kantor belum tentu sejalan dengan kwalitas pelayanan publik di Banyuwangi.
IKA NINGTYAS
Topik Terhangat:
Teroris | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Berita Terpopuler:
Ahmad Fathanah Minta Sefti Tak Meninggalkannya
Teka-teki Wiji Thukul, Tragedi Seorang Penyair
Menikah, Sefti Tak Tahu Fathanah Dibui 5 Tahun
Tri Kurnia, Istri Fathanah, Pernah Juara Sinetron
Wartawan Masuk Gedung PKS, Kader Diam 5 Menit
Berita terkait
DKI Lanjutkan Sumur Resapan pada 2023, tapi Tidak Masif karena Banyak Kendala
16 November 2022
Pemprov DKI harus teken memorandum of understanding (MoU) untuk mendirikan sumur resapan di aset milik TNI dan polisi.
Baca SelengkapnyaWali Kota Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan Kampus IAIN Bima
5 Oktober 2021
Beberapa sekolah yang menjadi tujuan kunjungan kerja Walikota Bima akan menjadi alternatif pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Larang PT Jakpro Bangun Stadion BMW, Jika..
28 Desember 2018
Anies Baswedan menargetkan pembangunan Stadion BMW yang digarap PT Jakpro sudah bisa dimulai tahun depan.
Baca SelengkapnyaPembangunan Gedung World Capital Tower Dipercepat
28 Agustus 2017
Progres pembangunan gedung World Capital Tower (WCT) di Mega Kuningan sudah mencapai 70 persen.
Baca SelengkapnyaKompensasi KLB Pengembang di Jakarta Tercatat Rp 2,3 Triliun
16 Agustus 2017
Pemerintah DKI Jakarta mengalihkan pencatatan piutang atas kewajiban kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB).
Baca SelengkapnyaAlasan DPD Ingin Bangun Gedung Baru
11 Agustus 2017
Ketua DPD Oesman Sapta Odang menjelaskan alasan pentingnya pembangunan gedung baru untuk lembaganya.
Baca SelengkapnyaPembangunan Signature Tower, SCBD akan Surati Presiden
13 Juli 2017
Pemprov DKI Jakarta juga perlu membahas kawasan terpadu SCBD, tempat Signature Tower dibangun.
Baca SelengkapnyaDKI Tunda Bahas Izin Pembangunan Gedung Tertinggi se-Asean
16 Juni 2017
Danayasa Arthatama sudah membuat panduan rancang kota atau urban design guidelines (UDGL) di kawasan perkantoran itu.
Baca SelengkapnyaDesain Gedung Kesenian Jawa Barat Dipilih Lewat Sayembara
13 Mei 2017
Wakil Gubernur Jawa barat, Deddy Mizwar, mengatakan desain pemenang sayembara pembangunan gedung kesenian Jawa Barat diumumkan pekan depan.
Baca SelengkapnyaGedung Baru Bareskrim Polri Habiskan Dana Rp 646 Miliar
20 April 2017
Mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso malu karena banyak tamu asing yang disambut tikus di gedung lama Bareskrim.
Baca Selengkapnya