Wakil Ketua KPK Mochammad Jassin dan deputi pencegahan KPK Eko S Tjiptadi saat menyampaikan survei integritas pelayanan publik terhadap 7 lembaga yang dilakukan KPK di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/2). TEMPO/Adri Irianto
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Mochamad Jasin menilai KPK yang sekarang lebih sopan dibanding era kepemimpinannya. Dia mencontohkan dulu proses penyitaan tidak pernah kembali dengan tangan kosong. "Namanya penyitaan itu selalu upaya paksa," ucap Jasin ketika ditemui di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Senin, 13 Mei 2013.
Pernyataan Jasin ini menanggapi peristiwa penyitaan mobil mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq di kantor pusat PKS. Sejumlah mobil yang bakal disita adalah Nissan Frontier Navara hitam B-9051-QI, Mitsubishi Grandis B-7476-UE, Mitsubishi Pajero Sport B-1074-RWD, Mazda CX-9 B-2-MDF, Toyota Fortuner B-544-RFS, dan Volkswagen Caravelle B-948-RFS. penyidik KPK dihalang-halangi petugas keamanan kompleks DPP PKS yang bergabung dengan beberapa orang berpakaian preman.
Jasin mengatakan, KPK bisa mempidanakan pihak yang menghalang-halangi proses penyitaan. Jasin khawatir jika KPK tidak berani mempidanakan bakal menjadi preseden yang buruk. Komisi ini seakan-akan tidak berkutik menuntaskan masalah korupsi.
Pemidanaan ini berdasarkan Pasal 21 Undang Undang KPK. Pada pasal tersebut, menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka akan dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Sementara hukuman maksimal pada pasal ini yaitu 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp 600 juta.
Jasin mencontohkan pemidanaan ini ketika dia menangani kasus Anggodo Widjaja dan Ary Muladi beberapa tahun yang lalu. "KPK zaman dulu bisa, masak sekarang tidak mampu, jangan terlalu sopan," ucap Jasin yang sekarang menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
Menanggapi petugas KPK yang loncat pagar kantor pusat PKS, Jasin memandang masih dalam taraf kewajaran. Pagar yang dikunci dari dalam harus tidak menghalangi lembaga antirasuah ini untuk meneruskan proses penyitaan. Alasannya, penyitaan KPK memang upaya paksa.
