Bandara Sultan Babullah, Ternate, Maluku Utara. TEMPO/ Bernard Chaniago
TEMPO.CO, Ternate - Warga di sekitar Bandara Emalamo Sanana, Kabupaten Sula, menolak membuka akses dan mengakhir aksi boikot Bandara. Hal ini dilakukan karena pemerintah daerah dinilai tidak mempunyai niatan untuk melakukan ganti rugi lahan.
Hasanudin (38), Warga Desa Wai Ipa Sula mengatakan, warga sekitar bandara telah bertekad akan terus melakukan aksi boikot hingga semua ganti rugi lahan terselesaikan. Bahkan ratusan warga siap berhadapan dengan pemerintah dan aparat jika memaksa untuk membuka. "Prinsib kami, melawan ketidakadilan adalah ibadah. Kami akan terus berjuang menuntut ganti rugi lahan,"kata Hasanudin kepada TEMPO Sabtu 11 Mei 2013.
Menurut Hasanudin, warga sebenarnya tidak akan melakukan boikot jika pemerintah daerah berniat baik. Bahkan selama ini penyelesaian sengketa lahan bandara tidak menjadi perhatian pemerintah. "Kami peduli daerah ini, tetapi pemerintah daerah seperti tidak perduli nasib kami, apalagi ada indikasi ada pihak yang mencari keuntungan dari masalah ini. Karena itu kami akan terus melawan," ujar Hasanudin.
Sementara Ajun Komisaris Besar Polisi Hadi W, Kapolres Sula menuturkan, aparat kepolisian saat ini masih terus melakukan langkah persuasif untuk membujuk warga agar bisa menghentikan aksi boikot. Namun polisi tidak akan ikut campur persoalan sengketa lahan. "Kami prinsibnya siap amankan, tetapi masalah lahan itu masalah pemerintah daerah. Kami hanya bertugas menjaga ketertiban dan keamanan saja,"kata Hadi.
Sengketa lahan Bandara Emalamo Sanana terjadi sejak tahun 2010. Masalah itu berlanjut hingga warga dari desa Umaloya dan Waipa melakukan aksi boikot aktivitas bandara. Warga Desa Umaloya dan Waipa menuntut Pemerintah Daerah menyelesaikan proses ganti rugi lahan.
