TEMPO.CO, Surabaya - Surat pengunduran diri Bambang Dwi Hartono sebagai Wakil Walikot Surabaya direspons cepat oleh pimpinan DPRD Kota Surabaya. "Pengunduran diri kami bahas di badan muswarah, dan kami paripurnakan. Dan resmi keputusan DPRD Kota Surabaya memberhentikan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana seusai Paripurna Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, Senin, 6 Mei 2013 di Gedung DPRD.
Wisnu Sakti mengatakan, keputusan DPRD Kota Surabaya memberhentikan Wakil Walikota Surabaya Bambang DH ini akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan melalui SK Mendagri. "Hingga saat ini, beliau masih menjabat sebagai wakil walikota sebelum SK Mendagri turun. Beliau diangkat dengan SK, terhitung berhenti juga dengan SK," kata Wisnu Sakti.
Proses pembahasan pemberhentian Wakil Walikota Surabaya Bambang DH berlangsung cepat. Baru Senin pagi, Bambang menyerahkan surat pengunduran diri dan langsung diproses DPRD. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya juga berlangsung tidak begitu lama, kurang lebih sekitar satu jam.
Beberapa anggota Dewan sempat melayangkan interupsi dalam paripurna. Mereka meminta sidang untuk menghadirkan Bambang DH dalam sidang paripurna. Anggota lain juga menyampaikan interupsi ihwal administrasi lantaran Bambang DH ternyata tidak mengirimkan surat permohonan mundur kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
"Memang dalam surat permohonan mengundurkan diri yang diajukan ke DPRD, ada disebutkan tembusan kepada Wali Kota Surabaya," kata Agus Sudarsono anggota DPRD Surabaya. Namun, kata dia, alangkah lebih baiknya berkas administrasi dilengkapi dulu, sebelum diurus DPRD Kota Surabaya ke Mendagri.
Menanggapi hal ini, Wisnu Sakti berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Walikota Bambang DH. Bambang akan jadi calon gubernur Jawa Timur dari PDIP.
DAVID PRIYASIDHARTA
Topik Terhangat:
Pemilu Malaysia | Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg
Terpopuler:
Siapa Vitalia Shesya, Teman Dekat Ahmad Fathanah?
Istri Gus Dur Minta Segel Masjid Ahmadiyah Dibuka
Duit Ahmad Fathanah Mengalir ke Artis
Ayu Azhari Bisa Terjerat Kasus Pencucian Uang
Dagelan Hukum Susno Duadji
Berita terkait
Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur
16 Februari 2024
Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta
2 Oktober 2022
Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan pemerintah akan bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pengobatan korban Tragedi Kanjuruhan.
Baca SelengkapnyaJawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak
3 Mei 2022
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana Pemerintah Daerah Jawa Timur di perbankan memiliki saldo tertinggi per Maret 2022.
Baca SelengkapnyaPerbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan
12 Oktober 2018
Berdasarkan catatan Pemprov Jatim, Soekarwo mengatakan ada sebanyak 210 rumah rusak di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi akibat gempa Situbondo.
Baca SelengkapnyaGempa Situbondo, Pemda Jatim Bangun RS Sementara di Pulau Sapudi
12 Oktober 2018
Pulau Sapudi adalah wilayah yang paling parah terdampak gempa Situbondo berkekuatan 6,3 SR.
Baca SelengkapnyaAlasan Pasar Mobil Jatim Tetap Stabil Atas Pelemahan Rupiah
15 September 2018
Pasar penjualan mobil di Jawa Timur masih stabil dan tak terpengaruh pelemahan rupiah atas dolar AS
Baca SelengkapnyaAHY Ajak Milenial di Jawa Timur Tidak Golput pada Pemilu
21 Juni 2018
Menurut AHY, generasi milenial sangat penting untuk sadar dan berpartisipasi dalam politik, seperti berpartisipasi dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaHasil UN SMP 2018 Turun, Jawa Timur Minta Soal Dipermudah
25 Mei 2018
Hasil UN SMP 2018 Jawa Timur, kata Saiful, masih cukup baik dibandingkan dengan daerah lain. "Jatim masih cukup baik, bayangkan yang di luar Jawa."
Baca SelengkapnyaPWNU Jatim Desak Kepolisian Usut Tiga Penyerangan Ulama
20 Februari 2018
Sejak sepekan ini serangkaian penyerangan tokoh agama/ ulama dan tempat ibadah terjadi di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaDalam Setahun, Enam Kepala Daerah Jawa Timur Berurusan dengan KPK
5 Februari 2018
Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, Jumat pekan lalu, 2 Februari 2017, Eddy didakwa jaksa KPK menerima suap Rp1,9 miliar.
Baca Selengkapnya