Korupsi Palopo, Kejaksaan Data Harta Tenriadjeng

Reporter

Minggu, 5 Mei 2013 17:19 WIB

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Makassar - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan hingga kini masih mendata harta Wali Kota Palopo, Andi Tenriadjeng. Kata juru bicara Kejaksaan Nur Alim Rachim, ada dugaan bila daftar kekayaan Tenriadjeng akan bertambah, seiring temuan transaksi uang Rp 40 miliar. Menurut Nur Alim, dana jumbo itu mengalir ke rekening orang lain dan untuk selanjutnya diduga dikembalikan lagi ke Tenriadjeng.

"Tersangka diduga berinvestasi emas dan menyimpan uang asing," kata Nur Alim, Ahad, 5 Mei 2013.

Penyidik, lanjut Nur Alim, akan melacak harta itu dalam pemeriksaan Tenridjeng pada Senin besok, 6 Mei 2013. Selama ini, penyidik baru mengungkap kekayaan Tenriadjeng berupa tanah dan bangunan. Tiga rumah dan sebuah rumah toko ada di Makassar, serta satu rumah di Palopo. "Penyidik telah melayangkan permohonan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Makassar."

Sejak kasus ini berjalan, penyidik belum melakukan upaya penyelamatan uang negara. Kata Nur Alim, tersangka belum beritikad baik untuk mengembalikan uang yang diduga telah dikorupsinya.

Menurut kuasa hukum Tenriadjeng, Jamaluddin Rustam, Kejaksaan harus pertimbangkan penyitaan aset kliennya. Sebab aset yang telah diinventarisasi itu sudah ada sebelum perkara korupsi mengemuka. "Harta itu bukan berasal dari tindak hasil kejahatan," kata Jamaluddin.


ABDUL RAHMAN

Topik Terhangat:
Pemilu Malaysia
| Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg


Baca juga:

25 Buruh Panci Disekap, 3 Bulan Tidak Mandi

Bos Pabrik Panci yang Siksa Buruh Jadi Tersangka

Kisah Buruh Pabrik Panci Kabur dari Sekapan Bos

Finalis X Factor Indonesia Ramaikan Konser Lenka

Profil Andressa Urach, Selingkuhan Ronaldo

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya