Pesantren Ummu Shabri Kendari Dikirimi Ratusan Selebaran Negatif SBY-JK

Reporter

Editor

Kamis, 9 September 2004 14:28 WIB

TEMPO Interaktif, Kendari:Pesantren Ummu Shabri Kendari mendapat kiriman paket sebanyak 500 lembar selebaran yang berisi kampanye negatif terhadap calon presiden dari Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono. Selain selebaran, dalam paket kiriman itu juga terdapat laporan komisi politik Amerika Serikat tentang kondisi Indonesia pasca Pemilu Presiden putaran pertama. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kiriman paketselebaran negatif yang diantar seorang petugas kantorpos Kendari itu sampai di tangan pengurus pesantrenpada hari Rabu sekitar pukul 16.30 Wita."Petugas antar kantor pos menitipkan paket selebaranitu kepada karyawan pesantren Ummu Shabri yangbertugas di unit usaha Warung Telekomunikasi (Wartel).Karyawan pesantren itu lalu menyampaikan kirimantersebut kepada saya," kata Pimpinan pesantren UmmuShabri Kendari Baso Suamir kepada Tempo News Room di Kendari,Kamis (9/9).Menurut Baso, alamat pengirim yang tertera pada amploppaket selebaran itu menggunakan alamat kantorIndonesian Corruption Watch (ICW) di Jakarta.Sementara pihak yang mengaku memperbanyak danmenyebarkan laporan komisi politik Amerika Serikattentang kondisi Indonesia pasca Pemilu Presidenputaran pertama adalah Kesatuan Aksi MahasiswaIndonesia.Isi amplop yang diterima pesantren Ummu Shabri ituterdiri atas 500 lembar selebaran bergambar foto SBYdan foto mantan Presiden Soeharto berpakaian dinasTNI. Pada bagian dalam selebaran yang dilipat dua ituterdapat tulisan "JANGAN TERTIPU DENGAN SENYUMJENDERAL" menggunakan tinta merah.Sementara dalam laporan komisi politik Amerika Serikattentang kondisi Indonesia pasca Pemilu Presidenputaran pertama lebih banyak mengupas tentang latarbelakang Cawapres Muhammad Jusuf Kalla dan sejumlahkasus korupsi yang diduga dilakukannya semasa menjabatselaku Menko Kesra."Saya sudah menyerahkan sekaligus melaporkan adanyaselebaran negatif ini kepada Panwaslu SulawesiTenggara untuk segera diselidiki siapa pelakunya,"kata Baso Suamir.Baso mengatakan, pihaknya menduga pelaku yangmengirimkan dan menyebarkan selebaran berisi kampanyenegatif terhadap SBY itu adalah orang-orang yangselama ini dikenal merupakan pesaing mantan MenkoPolkam itu dalam pemilihan presiden.Ia menilai, orang-orang yang membuat dan menyebarkanselebaran itu bisa disimpulkan ketakutan dan khawatirkalah melawan SBY dalam Pemilu Presiden tahap keduasehingga kemudian menempuh cara-cara kotor."Siapa pun dapat dengan mudah mengira-ngira pihak manayang membuat dan menyebarkan selebaran negatif ini,"kata Baso yang juga menjabat selaku Wakil Ketua TimSukses SBY-MJK di Sulawesi Tenggara.Pihak Panwaslu Sulawesi Tenggara ketika dikonfirmasimengatakan sebenarnya sejak dua pekanterakhir mereka sudah berupaya menyelidiki siapa pelaku yangmembuat dan menyebarkan selebaran gelap tersebut."Bersama aparat kepolisian dan jaksa kami bahkan sudahmembentuk tim menyelidiki selebaran yang menyudutkanSBY itu," kata anggota Panwaslu Ramli Akhmad.Menurut Ramli, untuk sementara pihaknya sudah menyitaseluruh selebaran yang diterima pesantren Ummu Shabri.Selain itu, seluruh anggota Panwaslu yang tersebar dilima daerah pemilihan di Sulawesi Tenggara juga telahdiintruksikan untuk terus mengawasi beredarnyaselebaran berisi kampnye negatif tersebut.Secara terpisah, temuan adanya selebaran berisikampanye negatif terhadap pasangan SBY-Kalla itu jugadisampaikan oleh Panwaslu Kota Kendari. AnggotaPanwaslu Wa Ode Siti Heryani mengatakan, pihaknyamenemukan lima lembar selebaran yang bentuk dan isinyasama dengan yang diterima pesantren Ummu Shabri."Kami masih terus melakukan pemantuan karena bisa jadiselebaran-selebaran negatif itu sudah tersebar dimasyarakat," katanya.Ketua Tim Sukses SBY-MJK di Sulawesi TenggaraFachruddin A. Massarampa mengaku sangat menyesalkanadanya selebaran-selebaran berisi kampanye negatifterhadap calon presiden jagoannya."Kalau memang nggak yakin menang melawan SBY, mendingmundur saja dari pencalonan. Jangan pakai cara-carayang tidak fair seperti ini dong," katanya gusar. Dedy Kurniawan - Tempo News Room

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

2 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

2 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

4 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya