TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Sekitar seratus mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional Cabang Yogyakarta menggelar aksi di perempatan kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (8/9). Menyikapi kondisi pendidikan di Indonesia yang semakin memburuk, para mahasiswa itu menyatakan menolak komersialisasi pendidikan dan menuntut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dicabut.Koordinator Umum Samsudin Nurseha mengatakan, Perguruan Tinggi Negeri yang statusnya sudah menjadi Badan Hukum Milik Negara, memungut uang pangkal jutaan, puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pada saat yang sama sekolah-sekolah negeri juga menetapkan biaya masuk yang sangat tinggi. Minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan mengakibatkan komersialisasi atau swastanisasi pendidikan dengan kedok otonomi kampus dan sekolah. "Kondisi ini sangat memprihatinkan. Padahal seluruh bangsa ini berhak mendapat pendidikan yang layak. Kalau begini, hanya yang kaya saja yang bisa sekolah," katanya.Kini, lanjut Samsudin, ada enam juta anak terlantar, 50 ribu anak jalanan yang tersebar di 12 kota provinsi dan diperkirakan meningkat 100 persen akibat krisis, ditambah lagi jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun yang jumlahnya mencapai 2,1 juta jiwa. "Sebagian dari mereka ini anak putus sekolah dan bahkan ada yang tidak pernah bersekolah sama sekali," jelas Samsudin.Mahalnya biaya pendidik secara otomatis akan meningkatkan angka-angka di atas. Berdasarkan survei UNDP di Asia Tenggara, indeks pembangun manusia (HDI) Indonesia berada di peringkat 111 dari 175. Negara tetangga kita, Singapura menempati peringkat 25, Brunei Darusalam peringkat 33, Malaysia peringkat 59, Thailand peringkat 79 dan Filiphina peringkat 85. Sementara itu angka bebas buta huruf di Indonesia hanya sampai 87,9 persen, jauh dibawah Thailand yang 92, 6 persen.Menurut Samsudin, kondisi pendidikan seperti ini tidak bisa dipisahkan dari peran pemerintah dan legislatif yang belum mau menangani permasalahan ini secara serius. Padahal dari hari keadaan akan semakin memburuk. Pada APBN 2004 saja misalnya, pemerintah dan legislatif memberikan Rp 15,2 triliun atau 4,12 presen dari APBN. LN Idayanie - Tempo News Room