Tersangka Kasus dugaan Korupsi dan Pencucian Uang kasus Simulator SIM Dirlantas Polri Irjen Djoko Susilo setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (1/4). Hari ini adalah pemeriksaan terahir Irjen Djoko Susilo di setelah KPK resmi menyerahkan berkas penyelidikannya ke Jaksa Penuntut Umum dan kemudian disidangkan atau P-21. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Djoko Susilo dikatakan tak bertanggung jawab dalam kasus korupsi simulator mengemudi kendaraan roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011. Penasihat hukumnya, Hotma Sitompoel, mengatakan mestinya yang bertanggung jawab adalah tim pelaksana di lapangan.
"Antara lain pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan," kata Hotma saat membacakan nota keberatan atas surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 30 April 2013.
Menurut Hotma, dalam proyek yang disebut merugikan negara hingga Rp 144 miliar ini, Djoko hanya menjalankan tugasnya sebagai kuasa pengguna anggaran. Dia tak memiliki kewenangan penuh karena dalam pengerjaan proyek simulator ini setiap bagian punya tanggung jawabnya masing-masing. Namun, jaksa penuntut umum menyalahkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri ini.
"Surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan gegabah dan tanpa dasar hukum mencampuradukkan kewenangan hanya kepada terdakwa selaku kuasa pengguna anggaran," ujarnya.
Penasihat hukum lainnya, Juniver Girsang, mengatakan pengadaan simulator tersebut telah dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Kalaupun ada penggelembungan anggaran, itu bukan tanggung jawab kliennya. Soalnya, Djoko tak pernah punya rencana, ataupun memerintahkan dan menyarankan agar PT Citra Mandiri Metalindo Abadi menang dalam pekerjaan tersebut.
Inspektur Jenderal Djoko Susilo didakwa melakukan korupsi pada proyek pengadaan simulator mengemudi roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011 di Korlantas Mabes Polri. Dia dituding memperkaya diri sendiri sebanyak Rp 32 miliar, orang lain, dan korporasi sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 144 miliar.
Dia juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan menyembunyikan harta yang jumlahnya jauh dari total penghasilan sebagai anggota Kepolisian dan dari kegiatan usahanya. Jaksa KPK mengusut harta kekayaan Djoko tak hanya dari proyek simulator, tapi sejak 2003 saat dia menjabat sebagai Kepala Polres Bekasi Polda Metro Jaya.
Juniver mengatakan, karena pengadaan tersebut telah sesuai prosedur, Djoko tak semestinya diadili."Pengadilan tidak berwenang mengadili," katanya. Simak kasus simulator mengemudi di sini.
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
8 Mei 2021
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Djoko merupakan terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM.
