Petugas memindai lembar jawaban Ujian Nasional tingkat SMP/MTS se Jawa Barat di UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis (25/4). TEMPO/Prima Mulia
"Audit ini penting dilakukan secara investigatif. Tidak boleh hanya dilakukan oleh internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Wakil Ketua DPD La Ode Ida saat membuka acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa, 30 April 2013.
Carut-marut pelaksanaan ujian nasional, menurut La Ode, terlihat dari distribusi proyek pengadaan soal ujian dan lambatnya distribusi soal ujian. "Ini bisa menjadi alasan untuk evaluasi ujian nasional secara menyeluruh karena menggunakan dana yang cukup besar, yakni sekitar Rp 600-an triliun," ujarnya.
La Ode menyatakan, DPD sejak tahun 2009 telah merekomendasikan penolakan pelaksanaan ujian nasional sebagai hasil evaluasi belajar siswa. Sebab, sistem tersebut dinilai bertentangan dengan sistem pendidikan nasional dan sistem pedagogis. "Pelaksanaan ujian nasional memboroskan keuangan negara," ujarnya.
Oleh sebab itu, Dewan juga telah merekomendasikan pengkajian ulang pelaksanaan ujian nasional. Menurut dia, evaluasi proses belajar siswa bisa dilakukan dengan mengembalikan hak pendidik untuk evaluasi siswa.
Seperti diketahui, pelaksanaan ujian nasional SMA di 11 provinsi terlambat karena alasan teknis beberapa waktu lalu. PT Ghalia Indonesia Printing, selaku pemenang lelang Paket 3, tidak mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Walhasil, pelaksanaan ujian yang seyogianya diselenggarakan pada 15 April 2013 terpaksa diundur menjadi 18 April 2013.
Terkait hal itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah merampungkan investigasi atas penyebab mundurnya ujian nasional tersebut. Sedikitnya ada tiga titik masalah yang jadi pemicu kisruh ujian nasional, yakni Kementerian Pendidikan, perusahaan percetakan, dan pengawasan ujian.
UN SMP 2018, Kementerian Pendidikan: Soal Berbentuk Esai
15 Juni 2017
UN SMP 2018, Kementerian Pendidikan: Soal Berbentuk Esai
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan soal ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama pada 2018 tidak lagi berbentuk pilihan ganda, melainkan esai.
Konvoi Hasil UN SMA di Klaten Brutal, Polisi Dalami Dugaan Klitih
2 Mei 2017
Konvoi Hasil UN SMA di Klaten Brutal, Polisi Dalami Dugaan Klitih
Kepolisian Resor Klaten mendalami dugaan adanya keterlibatan kelompok klitih dalam konvoi pelajar yang melakukan aksi brutal di sejumlah wilayah, hari ini.
