Ketua PPP Sultra Jadi Koordinator Koalisi Kerakyatan

Reporter

Editor

Rabu, 8 September 2004 14:25 WIB

TEMPO Interaktif, Kendari:Berbeda dengan pimpinan pusatnya yang bergabung dalam Koalisi Kebangsaan mendukung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, pada pilpres tahap kedua mendatang Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tenggara La Ode Kaimoeddin justru memilih mendukung SBY-Kalla. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara selama dua periode itu bahkan diangkat sebagai Koordinator Koalisi Kerakyatan di provinsi itu. "Itu urusan DPP kalau mau bergabung bersama Mega-Hasyim, tapi bagi saya lebih baik mendukung SBY-Kalla," Kaimoeddin kepada Tempo di Kendari, Rabu (8/9).Kaimoeddin membenarkan dirinya telah diangkat sebagai Koordinator Koalisi Kerakyatan di Sulawesi Tenggara. Pengangkatannya itu bahkan disaksikan oleh cawapres Muhammad Jusuf Kalla saat deklarasi barisan pendukung pasangan capres-cawapres dari Partai Demokrat, Selasa (7/9).Koalisi Kerakyatan yang menyatakan diri akan mendukung SBY-Kalla di Sulawesi Tenggara merupakan gabungan dari 12 Parpol dan 17 lembaga kemasyarakatan semacam LSM, Ormas, forum serta lembaga paguyuban.La Ode Kaimoeddin mengatakan, dengan jabatan barunya itu dirinya tak takut dipecat atau diberi sanksi karena berani berseberangan dengan kebijakan DPP PPP yang mendukung pasangan Mega-Hasyim. "Saya memang mendukung SBY-Kalla, tapi kalau DPP menganggap saya mbalelo dari keputusan partai, saya tidak takut dipecat dari PPP," tegas Kaimoeddin.Menurut Kaimoeddin, dirinya mendukung pasangan SBY-Kalla karena tuntutan hati nuraninya. Bahkan Kaimoeddin menegaskan bahwa pilihannya bergabung bersama SBY-Kalla itu juga mendapat dukungan dari hampir seluruh pengurus DPC PPP yang ada di 10 kabupaten di Sulawesi Tenggara.Perlawanan dari pengurus partai di daerah yang menolak bergabung dalam Koalisi Kebangsaan juga dinyatakan oleh Bendahara DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara, La Ode Annas Ombi. Bahkan, Annas Ombi ikut memberikan ceramah pada acara Pembekalan Saksi Pemenangan SBY-JK di Aula Bapelkes Kendari yang berakhir hari ini. Annas Ombi mengatakan dirinya tidak peduli pilihannya untuk bergabung mendukung SBY-Kalla akan membuahkan sanksi dari partainya. "Saya siap menerima sanksi apapun dari Partai Golkar jika keterlibatan saya dalam mendukung SBY-JK dipermasalahkan," tegasnya.Pernyataan tegas mendukung SBY-Kalla juga disampaikan Ketua DPW Partai Bulan Bintang Sulawesi Tenggara, Akhmad Al Djufri. Ia bahkan menegaskan bahwa tugas untuk memenangkan pasangan SBY-Kalla pada pemilu putran kedua yang akan berlangsung tanggal 20 September 2004 mendatang merupakan jihad. "Karena dalam pemilu kali ini nasib 200 juta rakyat Indonesia akan dipertaruhkan," katanya. Dedy Kurniawan - Tempo News Room

Berita terkait

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

38 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

40 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

41 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

41 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

41 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

1 Maret 2024

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.

Baca Selengkapnya

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

1 Maret 2024

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

28 Februari 2024

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

20 Februari 2024

Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya