KPK Periksa Wakil Bupati Bogor Soal Suap Kuburan

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 25 April 2013 16:48 WIB

Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurrachman diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus suap kuburan. Karyawan diperiksa sebagai saksi bagi lima tersangka dalam kasus itu, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, Iyus Djuher. "Nanti ya," kata Karyawan, yang enggan memerinci materi pemeriksaannya, saat tiba di Gedung KPK, Kamis, 25 April 2013.

Selain Karyawan, KPK memanggil sejumlah pegawai Kabupaten Bogor untuk diperiksa soal suap terkait dengan izin lahan pembangunan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Tanjungsari. Mereka antara lain Kepala Perhutani Unit III Jabar Banten Bambang Sukmananto, Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Udin Syamsudin, dan Kepala Subbidang BPT Kabupaten Bogor Rahmat Mulyana.

"Diperiksa untuk lima tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha. Selain Iyus Djuher, lembaga antikorupsi juga sudah menetapkan pegawai Pemkab Bogor Usep Jumeno dan Listo Wely Sabu sebagai tersangka.

Sedangkan dari pihak swasta, KPK menetapkan Direktur Utama PT Gerindo Perkasa Sentot Susilo dan Direktur Operasional Nana Supriyatna sebagai tersangka. Komisi sudah mengumumkan pencegahan dua orang terkait dengan suap kuburan. Mereka antara lain Kepala Bappebti Syahrul R. Sampurnajaya dan Komisaris Utama PT Harindo Perkasa Ida Nuraida.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, Syahrul diduga sebagai pemilik saham utama PT Gerindo yang menyuap Iyus Djuher. Namun Syahrul menggunakan nama orang lain untuk mencatatkan kepemilikannya atas perusahaan itu.

Pemeriksaan ini merupakan hasil operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Selasa, 16 April 2013 di Rest Area Cibubur. Dalam operasi tersebut, KPK mengangkut tujuh orang yang diduga sedang melakukan transaksi suap. Dari tempat kejadian, Komisi menyita uang tunai pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu senilai Rp 800 juta.

Sehari kemudian, KPK mencokok dua orang lagi yang diduga terkait dengan suap. Belakangan, KPK mengumumkan Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher bersama empat orang lainnya sebagai tersangka. Sedangkan empat orang sisanya dibebaskan karena tak terkait dengan suap.

SUBKHAN JUSUF HAKIM

Topik Terhangat:
Caleg |
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya

Berita Terpopuler:
Susno Berlindung di Ruang Kerja Kapolda Jabar

Alasan Atlet Risa Suseanty Tolak Santunan Lion Air

Eksekusi Susno Semalam, Kajati 'Lempar Handuk'

Susno Keluar dari Markas Polda Tengah Malam

Suap Daging, Luthfi Hasan Dijanjikan Rp 40 Miliar

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

6 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

6 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

7 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

9 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

13 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

15 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

21 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya