TEMPO.CO, Serang- Fenomena pencalonan sejumlah kepala daerah di Banten menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi dan pusat dipandang sebagai bentuk pembajakan demokrasi. Demokrasi langsung yang diharapkan bisa terjadi, telah dirusak oleh elit-elit politik dan penguasa yang ada saat ini.

Pengamat Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Idi Dimyati mengatakan, partai politik harus lebih bertanggung jawab dalam hal ini. "Efek yang terjadi yaitu tidak adanya checks and balances kepada kekuasaan," kata Idi Dimyati Rabu, 24 April 2013. (Lihat: Dinasti Banten Rame-rame Jadi Caleg DPR dan DPD)

Menurut Idi Dimyati, rekrutmen yang dilakukan partai politik saat ini tidak melihat kapabilitas calon yang didudukannya di legislatif. Namun lebih memilih, sosok yang didudukanya memiliki kemampuan keuangan dan bisa menang dalam Pemilu. "Sehingga saat caleg tersebut menjadi anggota legislatif, dia akan berupaya untuk mendapatkan uang, untuk keberlangsungan mempertahankan partai dan pribadi Celeg itu sendiri," katanya. (Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Ingin Hapus Dinasti Politik)

Menurut Idi, fenomena pencalonan sejumlah keluarga pejabat atau penguasa sebagai calon anggota legislatif pusat dan daerah serta DPD bukan fenomena yang aneh. Kerena fenomena tersebut telah terjadi sejak jaman dulu. "Untuk melanggengkan kekuasaan, secara manusiawi akan menempatkan orang-orang terdekatnya diposisi yang bisa mendukung dan menjaga kekuasaanya," ujar Idi.

Sementara itu, Wakil Sekertaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Banten Siti Muflikhah mengatakan, adanya fenomena pencalonan sejumlah keluarga pejabat atau penguasa sebagai calon anggota legislatif pusat dan daerah serta DPD, menurut dia sah-sah saja dilakukan. "Namun saat ini tergantung masyarakat, memilih atau tidak terhadap calon dari keluarga penguasa tersebut," ujar Siti Muflikhah.

Menurut dia, setiap partai memiliki prinsip yang berbeda-beda, namun untuk PPP lebih melihat sosok dari kader, dari loyalitas anggotanya, dan ketokohanya, ektabilitas. "Setiap partai membutuhkan tokoh yang ektabilitasnya tinggi, apalagi kalau tokoh tersebut memiliki uang untuk memenuhi cost politik," katanya.

Ketua Pokja Pendaftaran DPD, DPRD KPU Provinsi Banten Agus Supriatna mengatakan, masih melakukan ferivikasi berkas setiap calon. Dari temuan sementara, masih ada calon yang foto copy ijazahnya yang belum legalisir, belum adanya surat keterangan kesehatan. "Memang ada beberapa calon yang belum melengkapi berkas, dan kekurangan itu akan kami sampaikan kepada partainya," ujar Agus.

Menurut Agus, agenda penyampaian pemberitahuan kepada partai itu telah dijadwalkan pada 7- 8 Mei 2013. Setelah itu, pada 9 Mei - 22 Mei 2013, setiap celeg melalui partainya wajib melengkapi berkas dokumen yang kurang tersebut. "Sampai dengan 6 Mei kami masih terus melakukan verifikasi berkas-berkas Caleg dan DPD," kata Agus.

Sebelumnya, sejumlah anak dan menantu kepala daerah di Banten serta suami Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Hikmat Tomet, beramai-ramai mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi dan pusat. Ada anak Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, anak Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, dan anak Walikota Tangerang Wahidin Halim.

WASI'UL ULUM

Topik Terhangat:
#Ujian Nasional | #Bom Boston | #Lion Air Jatuh | #Preman Yogya

Baca juga:
Gubernur Atut Anggap Dinasti Kekuasaan Sebagai Anugerah
Tertipu, Konsumen Ini Malah Ditangkap Polisi
Dahlan Dukung Jalan Layang Casablanca Diaudit
Rumah Bocor, Istri Mantan Gubernur Ngadu ke Ahok