Siswa mengikuti Ujian Nasional tingkat SMP di lembaga Pemasyarakatan Anak Pria di Tangerang, Banten, Senin (22/4). Sebanyak 20 siswa yang terdiri dari 18 pria dan 2 wanita mengikuti ujian pada hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Riris K. Toha Sarumpaet meminta Kementerian Pendidikand dan Kebudayaan menghapuskan Ujian Nasional (UN). Dia mengatakan pelaksanaan UN tahun ini banyak kekurangan di sana-sini.
"Dibatalkan saja. Demi keadilan." kata Riris seusai pertemuan Forum Rektor, Guru Besar, Dosen, dan Masyarakat Pemerhati Pendidikan dengan Mahkamah Konsitusi yang membahas penyelenggaran UN dan sistem pendidikan, Rabu 24 April 2013.
Riris menilai pelaksanaan Ujian Nasional tidak adil karena kompetensi siswa peserta ujian tidak bisa disamakan. Penyebabnya adalah keterlambatan soal dan buruknya manajemen pelaksanaan ujian. Di beberapa daerah, ujian nasional memang tertunda sampai tiga hari. Menurut Riris, keterlambatan dan kekacauan jadwal ujian nasional ini membuat kondisi tiap siswa ketika menghadapi ujian berbeda-beda. "Jadi mau adil dari mana," kata Riris.
Ke depan, kata Riris, ujian kelulusan sebaiknya diadakan di sekolah masing-masing. Soalnya, guru dan pimpinan sekolah di daerah masing-masing dinilai lebih mengerti kualitas dan perkembangan pendidikan siswa. "Karena diatur dari atas, jadinya begini," kata Riris. Menurut dia, Ujian Nasional sejatinya bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi pendidikan di sekolah-sekolah dan kemudian mencari jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu. "Jadi ujian nasional seharusnya hanya untuk pemetaan," ujarnya.
Penghapusan Ujian Nasional, kata Riris, penting karena selama ini ujian justru memicu kecurangan. Buruknya pelaksanaan UN tahun ini bahkan membuka celah baru bagi kecurangan yang lain. Misalnya, ada soal yang difotokopi --ini membuat soal bisa bocor ketika difotokopi. Selain itu, proses pemindahan jawaban siswa dari lembar jawaban yang difotokopi ke lembar penilaian final juga berpotensi menimbulan kecurangan. Tekanan yang tinggi untuk lulus dan penggunaan nilai kelulusan UN sebagai patokan untuk masuk perguruan tinggi memperkuat potensi kecurangan.
