Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni kamil Manik (kiri) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda menyatakan, tingginya biaya politik Pemilu 2014 bakal berdampak pada korupsi politik di Indonesia. Ongkos politik, kata Hanta, wajib dibatasi dan dipantau oleh pemerintah.
“Banyak motif yang melatarbelakangi calon anggota legislatif mau menggelontorkan uangnya. Mereka paham partai butuh uang banyak,” ujar Hanta kepada Tempo, Ahad, 21 April 2013. Tidak sedikit dari calon anggota legislatif yang berharap uangnya kembali. “Namun ada juga yang ingin mendapatkan akses lebih atas kekuasaan dan status sosial.”
Persepsi partai politik yang mementingkan popularitas dan modal otomatis bakal menihilkan kesempatan calon-calon potensial yang memiliki integritas dan visi-misi jelas. “Untuk itu pemerintah harusnya membatasi dana kampanye. Karena biaya politik tinggi bakal meningkatkan political cost dan juga memunculkan money politics,” kata Hanta.
“Jika partai lebih mementingkan calon-calon populer dan bermodal besar, citra DPR sulit untuk diperbaiki,” ujar Hanta. Pemerintah wajib memperbaiki sistem politik agar lebih terbuka. Menurut Hanta, partai politik saat ini tidak lagi terbuka terhadap calon-calon anggota legislatif.
Calon dari berbagai partai itu pernah disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kasus korupsi. Sejumlah legislator yang kerap dikaitkan dengan berbagai kasus dugaan korupsi kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum 2014.
Partai-partai besar kembali mengandalkan mereka, seperti Mahyudin (Demokrat), yang disebut-sebut mengetahui kasus dugaan korupsi proyek Hambalang; Setya Novanto (Golkar) dalam kasus PON Riau; serta Wayan Koster (PDI Perjuangan) dalam kasus anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
