TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berjanji akan merampungkan semua kasus pelanggaran pemilu baik legislatif maupun presiden sebelum Panwaslu dibubarkan pada 20 Nopember 2004. Saat ini, Panwaslu masih mempunyai banyak pekerjaan rumah (PR) berbagai kasus pelanggaran. Selain tentang anggota DPR dan DPRD bermasalah, Panwaslu juga mempunyai PR banyaknya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menimbulkan persoalan. "PR Panwaslu memang sangat banyak, saat ini, setidaknya masih ada 405 kasus anggota dewan terpilih yang bermasalah. Menurut KPU, sebagian dari anggota dewan itu sudah diselesaikan. Tapi Panwaslu yakin masih ada sekitar 300 kasus wakil rakyat terpilih bermasalah yang belum diselesaikan," kata anggota Panwaslu Pusat, Didik Supriyanto usai Rakernas Panwaslu se Indonesia di Yogyakarta, Jumat (3/9).Dijelaskan Didik, dari 405 anggota dewan terpilih yang bermasalah, kasus yang paling banyak adalah soal ijazah palsu dan masalah pendidikan, yaitu mencapai 83 persen. Pelanggaran lainnya adalah menyangkut persyaratan kesehatan, status PNS (anggota dewan masih berstatus PNS) dan masalah domisili anggota dewan."Sebenarnya masih ada kasus lain di luar empat masalah di atas yaitu soal money politic dan sebagainya," kata Didik yang menyesalkan banyaknya anggota dewan terpilih bermasalah tapi ikut dilantik. Memang ada mekanisme pergatian antar-waktu jika nantinya kasus mereka sudah berkekuatan hukum yang sah yaitu anggota dewan bermasalah harus diganti," kata Didik.Selain persoalan anggota dewan bermasalah, menurut Didik, Panwaslu menemukan banyak kasus panitia penyelenggara pemilu (KPU) dan panitia pengawas yang bermasalah. Saat ini, kata dia, setidaknya terdapat sembilan anggota KPU di daerah yang telah dipecat dan beberapa anggota panwaslu yang diganti. "Tapi saya yakin jumlahnya lebih banyak dari itu. Nah, sebelum Panwaslu bubar, kami bertekad menyelesaikan kasus-kasus itu," kata Didik.Pada kesempatan itu, Didik juga menyesalkan banyaknya kasus yang diajukan Panwaslu ternyata divonis bebas pengadilan. Hingga saat ini, kata Didik, terdapat tidak kurang dari 900 kasus yang sudah dan sedang diproses di pengadilan. Sebagian kasus yang sudah divonis pengadilan, kata dia, sekitar 80 persen ternyata divonis bebas. "Untuk kasus-kasus yang bukti-buktinya tidak cukup, kami bisa memahami. Tetapi kasus yang kita ajukan dengan bukti-bukti lengkap, ternyata juga ada yang divonis bebas. Kami tidak tahu kenapa bisa terjadi," kata Didik.Dijelaskan Didik, Mahkamah Agung (MA) sampai saat ini masih menagih laporan Panwaslu menyangkut banyaknya vonis yang bermasalah yang telah ditetapkan KPU maupun pengadilan. Di suatu daerah, kata Didik, banyak terjadi ketidakkonsistenan antara keputusan KPU di daerah dengan KPU di pusat dan kasus yang divonis bebas padahal bukti-buktinya sangat kuat.Sementara itu anggota Panwaslu Pusat lainnya, Rozy Munir menyatakan, jika KPU konsisten terhadap aturan yang telah ada, kasus-kasus yang sekarang muncul sebenarnya bisa diminimalisir. Status PNS (pegawai negeri sipil) dan TNI/Polri misalnya, kata Rozy, untuk menjadi calon legislatif aturannya sudah jelas yaitu harus ada surat keterangan bebas sebagai PNS. "Tetapi kenyataannya masih banyak caleg yang bertatus PNS atau TNI/Polri karena verifikasi tidak cermat. Sebenarnya kasus tersebut tidak perlu terjadi kalau sejak awal KPU konsisten melaksanakan pasal 15 Keputusan KPU nomor 675 tahun 2003," kata Rozy Munir. Syaiful Amin - Tempo News Room