TEMPO Interaktif, Pekan Baru:Gubernur Riau M Rusli Zainal menegaskan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat untuk mempertahankan tuntutan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) ke pemerintah pusat masing-masing menjadi 40 persen dan 25 persen. Menurut Rusli, bagi Riau sendiri, tuntutan DBH menjadi 40 persen dari 15 persen sebelumnya sudah sangat minimal dibandingkan yang diperoleh Aceh dan Papua yang saat ini sudah sebesar 70 persen.Dia mengacu pada masih tingginya angka kemiskinan di daerah Bumi Lancang Kuning (di atas 40 persen) dan belum memadainya infrastruktur daerah Riau yang seharusnya tidak terjadi pada daerah yang kaya dengan hasil minyak dan gas (Migas)."Lihat-lah baru empat tahun terakhir ini setelah adanya otonomi daerah, Riau bisa mulai sedikit membangun, padahal Migas dari daerah ini sudah sejak lama diambil. Akibatnya yah begini-lah Riau...dimana disamping angka kemiskinan yang tinggi , infrastrukturnya masih sangat ketinggalan," tegasnya.Dia menjelaskan, dengan dikabulkannya nanti DBH menjadi 40 sehingga Riau bisa memperoleh dana sekitar Rp 20 triliun, maka diharapkan Riau bisa mempercepat pengentasan kemiskinan lewat peningkatan sumber daya manusia, membuka daerah-daerah yang masih terisolasi, dan pembangunan infratruktur.Evalisa Siregar - Tempo News Room