TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja Pencurian Pulsa Dewan Perwakilan Rakyat pernah merekomendasikan pengembalian pulsa yang telah dicuri operator seluler dan perusahaan content provider. Kata salah seorang anggota Panja, Tantowi Yahya, setidaknya 10 operator ketika itu bersedia melakukan rekomendasi DPR. Namun, setelah satu tahun berselang sejak keluarnya rekomendasi awal 2012 lalu, pengembalian pulsa belum juga dilakukan.
Menurut Tantowi, ada sedikitnya 260 juta nomor telepon yang mengalami kerugian akibat penyedotan pulsa secara sepihak. Dari jumlah itu, angka kerugian setiap pengguna sangat beragam. Mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. "Karena itu, pendataan pelanggan yang merugi pun sulit," kata dia.
Pendapat tak jauh berbeda muncul dari anggota Panja dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Helmy Fauzi. Kata dia, sampai sekarang Panja Pencurian Pulsa belum melihat ketulusan operator untuk mengembalikan pulsa. "Padahal kerugian uang rakyat itu dicuri secara sistematis melalui penyedotan pulsa," kata Helmy.
Mengingat sulitnya mekanisme pengembalian pulsa pada setiap individu, Helmy menyarankan pengembalian pulsa ini dilakukan dalam bentuk pelayanan publik. "Kami belum merumuskan secara detail, mungkin sebaiknya Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merumuskannya."
Kasus pencurian pulsa muncul ke permukaan pada Oktober 2011. Ketika itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya menerima laporan dari Feri Kuntoro. Feri mengaku sebagai korban penipuan pesan pendek atau SMS premium bernomor *933*33#.
Dari laporan Feri, Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Indonesia menetapkan tiga tersangka. KP, Vice President Digital Music & Content Management Telkomsel; NHB, Direktur Utama PT Colibri Networks; dan WMH, Direktur Utama PT Media Play.
