TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah menilai dua rancangan undang-undang, yakni RUU Kementerian Negara dan RUU Badan Penasehat Presiden, membelenggu presiden. Menurut Menteri Koordinator Polkam ad interim Hari Sabarno, pasal-pasal yang ada di dua RUU itu membatasi aktivitas presiden. "Dalam sistem presidensiil, mestinya punya kelonggaran, apalagi dipilih langsung rakyat," kata Hari Sabarno di sela-sela Rapat Pembahasan RUU TNI dengan Komisi I Pertahanan dan Keamanan DPR di Jakarta, Rabu (1/9) siang. Hari mencontohkan, seperti yang diamanahkan Undang Undang Dasar, Dewan Penasihat presiden dibentuk oleh presiden. Tapi, dalam RUU Badan Penasehat Presiden, kata dia, ada pasal-pasal yang mengatakan presiden harus menaati pendapat dan pandangan dari Dewan Penasihat. "Ini kan membatasi," kata Hari. Dia menjelaskan, pandangan seorang penasihat hanya menjadi referensi atau rujukan. "Jadi tak boleh ada kata-kata harus diterima atau ditolak," kata dia.Hari mempertanyakan apa perlunya anggota Dewan membuat RUU khusus tentang badan Penasehat Presiden. Menurut dia, hal itu tak perlu diatur ketat dalam undang-undang mengingat Badan Penasehat itu bukan dalam tatanan lembaga tinggi negara. Persoalan ini pula, kata Hari, yang belakangan ini menjadi diskusi di kabinet. Menurut dia, dari diskusi itu, pemerintah mengusulkan agar RUU Kementerian Negara dan RUU Badan Penasehat Presiden digabung menjadi satu, yakni UU Kepresidenan sebagai pedoman kerja eksekutif. Sedangkan keberatan pemerintah mengenai materi RUU Kementerian, kata Hari, terkait dengan penyebutan nama, istilah, dan nomenklatur. Menurut dia, undang-undang yang mengatur seketat itu dirasakan pemerintah sangat membatasi. Alasannya, pemerintah akan kebingungan bila terjadi penggabungan fungsi kementerian. Atas adanya keberatan itu, kata Hari, pemerintah akan mengirimkan surat resmi ke anggota Dewan yang berisi pandangan pemerintah terhadap dua rancangan tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan menginventarisasi masalah dan mempersiapkan data sandingan dalam pembahasan rapat konsultasi pemerintah dan DPR.Istiqomatul Hayati - Tempo News Room