TEMPO.CO, Yogyakarta -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud Md, hanya tertawa menanggapi muncul nama dirinya bursa pengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam polling terbuka Komis Kepolisian Nasional (Kompolnas). "Hahaha, ada-ada saja. Mana mungkin saya bisa jadi Kapolri?" kata Mahfud berdasarkan rilis yang diterima Tempo, Ahad 14 April 2013.
Mahfud menyambut baik keinginan masyarakat memilihnya sebagai kandidat pengganti orang nomor satu di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Walaupun secara formal prosedural, Undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tak memungkinkannya menjadi kepala Polri. "Kapolri itu haruslah polisi karier, artinya harus Jenderal Polisi. Sedangkan saya bukan polisi," Mahfud menegaskan.
Secara substansial pendapat masyarakat itu mengekspressikan harapan agar Kapolri ke depan merupakan sosok tanggung dalam penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Masyarakat, kata Mahfud, berharap Mabes Polri menampilkan Kapolri yang punya kapasitas, integritas, dan tough dalam penegakkan hukum.
Mahfud sendiri mengaku melihat sejumlah perwira Polri yang bisa memenuhi keinginan masyarakat itu. "Tinggal mau atau tidak," kata Mahfud.
Nama Mahfud MD muncul bursa kapolri versi Kompolnas. Selain nama Mahfud, mantan Kabareskrim Susno Duadji pun ikut ada dalam polling. Anggota Kompolnas Edi Hasibuan mengatakan nama Mahfud Md masuk bersama sederet nama lain yang diusulkan masyarakat kepada Kompolnas. "Yang menarik banyak masyarakat yang juga menginginkan Pak Mahfud," ujar Edi.
Nama-nama usulan masyarakat selain Mahfud adalah Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Inspektur Jenderal Suparni Parto, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Imam Sudjarwo, serta Mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Susno Duaji.
TRI SUHARMAN
Topik Terhangat TEMPO: Sprindik KPK || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas
Berita Terhangat Tempo
Mega Merasa Gerak-geriknya Diawasi Penguasa
@SBYudhoyono 'Digoda' Bintang Porno
UN Telat, SBY Suruh Menteri Nuh Investigasi
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
9 jam lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
10 jam lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
22 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaBahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?
3 hari lalu
Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?
Baca Selengkapnya