Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Ekskutif Lembaga Survei Pol Tracking Institute, Hanta Yuda AR, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih menjadi calon terkuat dalam pemilihan presiden 2014 mendatang. "Dia punya momentum dan publik masih menaruh sentimen positif kepadanya," kata Hanta dalam diskusi calon presiden di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Selatan, Ahad, 14 April 2013.
Menurut Hanta, kehadiran Jokowi dalam politik nasional akan sangat mempengaruhi konstelasi politik menjelang pemilihan presiden 2014 nanti. Partai-partai, menurut dia, akan menunggu sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pencalonan Jokowi. Bila PDIP mengusung Jokowi, peluang koalisi partai-partai dengan PDIP akan sangat terbuka. (baca: Tiga Wacana Jokowi Jadi Presiden )
Berdasarkan hasil analisis Pol Tracking Institute pada pemberitaan di sejumlah media televisi, cetak dan online, Jokowi masih berada di peringkat teratas capres dengan sentimen positif. Ruang pemberitaan media terhadap kans Jokowi menjadi capres mencapai 26 persen. Di bawahnya ada Prabowo Subianto dengan 17 persen ruang pemberitaan dan Aburizal Bakrie dengan 16 persen pemberitaan.
Lebih jauh Hanta mengatakan munculnya Jokowi sebagai calon presiden terkuat merupakan pesan dari publik tentang perlunya calon presiden baru. "Publik mengumakan munculnya mutiara baru," kata Hanta.
Menurut dia, kehadiran Jokowi, yang merupakan mantan Wali Kota Solo, merupakan bukti banyaknya calon kepala daerah yang bagus. "Sekarang tergantung partai apakah mau mencari figur baru atau tidak."
Selama ini, partai-partai, menurut Hanta, masih mencari calon presiden dari sekelompok orang saja. Misalnya dari kalangan menteri dan pengusaha. Padahal, menurut dia, ada banyak kepala daerah yang terbukti berhasil membangun daerahnya dalam waktu singkat.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
