TEMPO Interaktif, Jakarta:Bekas Menteri Kehakiman, Muladi, menilai UU 26/2000 tentang pengadilan HAM dibuat dengan tergesa-gesa. Sebab itu, produk tersebut tidak sempurna. Ia menuding pembuatan Undang-Undang itu tidak mengadopsi secara sempurna Statuta Roma yang seharusnya menjadi acuan. Muladi mengungkap hal itu ketika menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan pelanggaran HAM berat di Timor Timur di Pengadilan Adhoc HAM Jakarta Pusat, Rabu (8/1). Dalam sidang ini, bekas Komandan Resort Militer Timor Timur, Brigjen Noer Moeis, duduk sebagai terdakwa. Pada kesempatan itu, Muladi, antara lain, menyebutkan UU HAM yang disahkan parlemen Indonesia akhir 2000 silam itu tidak secara utuh mendefinisikan kejahatan kemanusiaan. Misalnya, Statuta Roma mengatur soal kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genocide. Namun, UU HAM kita hanya mengatur genocide dan kejahatan kemanusiaan, katanya. Selain itu, Muladi --yang menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam perumusan Statuta Roma ketika menjabat Menteri Kehakiman 1998 silam-- menjelaskan bahwa tidak diratifikasinya Statuta Roma oleh pemerintah juga menyebabkan UU HAM mengandung banyak kelemahan. Pasalnya, Sistem hukum kita menjunjung tinggi asas legalitas, katanya, menjawab pertanyaan majelis hakim, yang diketuai Andriani Nurdin. Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro ini juga menegaskan tanggung jawab penegakan hukum di Timor Timur tetap menjadi tanggung jawab polisi, meski ketika kerusuhan berlangsung telah terjadi alih komando pengendalian ke tangan TNI. "Selama belum ada status darurat militer, polisi masih berperan," katanya. Sebelumnya, beberapa pejabat polisi Indonesia yang menjadi terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur, seperti bekas Kapolda Timor Timur, Brigjen Timbul Silaen, dibebaskan majelis hakim. Alasannya, mereka dinilai tidak memiliki tanggung jawab langsung atas situasi keamanan di Timor Timur menyusul alih komando ke tangan TNI, sejak 6 September 1999. Penjelasan Muladi ini langsung dicecar hakim Rudi Rizki. "Pada 1999, apakah polisi masih menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata RI?" tanya Rizki. Muladi pun membenarkan. "Baru sejak UU Pertahanan disahkan tahun 2000, fungsi TNI dan polisi dipisahkan," katanya. Ketika ditanya hakim Rizki lagi, apakah seorang komandan militer bisa didakwa dengan delik pembiaran atas kelalaian yang dilakukan komandan di bawahnya, Muladi mengiyakan. Omission by omission bisa terjadi, kata Muladi. Seperti diketahui, bawahan langsung Noer Moeis, bekas Komandan Distrik Militer Dili, Letkol Soedjarwo, telah dijatuhi vonis lima tahun penjara karena dinilai membiarkan terjadinya kerusuhan di kediaman Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo, 5 September 1999 silam. Mendengar jawaban itu, penasehat hukum Noer Moeis, Kolonel AB Setiawan kontan meminta penegaskan Muladi. Bagaimana kalau si komandan itu dinilai bersalah atas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok sipil yang bukan bawahan langsungnya? tanya Setiawan, mengacu pada penyerangan yang dilakukan milisi pro integrasi. Kalau begitu, tidak bisa, jawab Muladi cepat. Delik pembiaran atas komandan militer itu, lanjut Muladi, hanya bisa diberlakukan jika kejahatan bawahannya telah terbukti secara hukum. Muladi juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Habibie tidak pernah merencanakan aksi bumi hangus di Timor Timur, pasca pengumuman jajak pendapat. "Maaf kalau saya agak kasar, hanya pemerintah gila yang merencanakan membunuhi penduduk sipil," tandasnya. Sebagai solusi tidak sempurnanya UU HAM, Muladi meminta peraturan itu segera direvisi atau pemerintah mengambil langkah proaktif dengan meratifikasi Statuta Roma. Sementara itu, saya minta hakim membaca semua dokumen Statuta Roma, dan tidak membuat definisi sendiri tentang kejahatan kemanusiaan, kata Muladi kepada pers, usai sidang. (Wahyu Dhyatmika Tempo News Room)