"Ada tiga opsi yang kami persiapkan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, usai rapat di kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian pada Jumat, 12 April 2013.
Kendati demikian, Jero enggan menjabarkan secara jelas opsi-opsi apa saja yang telah didetailkan oleh pemerintah bersama PT Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas). Termasuk berapa besaran anggaran energi yang bisa dihemat. "Membuat aturan itu mudah, tetapi menjalankan yang harus aman karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, penting untuk sosialisasi dan implementasi," ujar Jero. Jero mengatakan, opsi apa pun yang nantinya akan dipilih oleh pemerintah tentu ada kekurangan dan kelebihannya. "Ini yang perlu dimengerti masyarakat tidak ada opsi yang semuanya enak," ujarnya. Yang pasti Presiden Yudhoyono berpesan agar kelompok masyarakat tidak mampu tetap terjaga kesejahteraannya.
Saat ini pemerintah sedang memilah masyarakat menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok kaya dan mampu dan kelompok miskin dan tidak mampu. "Ini terkait alokasi subsidinya. Siapa yang dikurangi dan siapa yang tetap mendapat utuh," ujarnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga masih tutup mulut soal ketiga opsi yang akan diajukan beserta hitungan penghematannya. Menurut dia, pembahasan di level pemerintah belum final dan masih akan diperdalam dengan Presiden Yudhoyono. "Semua aspek kami pelajari, termasuk implementasinya di lapangan," ujarnya.
Intinya, arah kebijakan pemerintah adalah kebijakan pengendalian dan penghematan dalam satu paket. "Tapi pesan utamanya adalah bahwa bagi yang miskin akan dijaga, bagi yang kaya akan dikurangi subsidinya. Itu yang menjadi pegangan utama," ujarnya.
Namun, secara singkat Wakil Menteri Energi Susilo Siswoutomo mengatakan opsi kenaikan harga BBM subsidi tidak termasuk dalam usulan kepada Presiden SBY. "Tidak ada opsi kenaikan (harga BBM)," ujar Susilo sambil melambaikan tangannya.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
