Bendera Aceh, Gamawan Optimistis Ada Solusi Ideal
Jumat, 12 April 2013 12:25 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi optimistis masalah qanun bendera Aceh akan terselesaikan. Rencananya, Menteri Gamawan akan bertemu Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Zaini dan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk membahas peraturan daerah tentang lambang Aceh tersebut. Gamawan mengatakan, pertemuan ini untuk menindaklanjuti masa waktu klarifikasi terkait penggunaan lambang dan bendera Aceh. ”Besok rencananya kami bertemu," kata Gamawan di kompleks parlemen, Senayan, Jumat, 12 April 2013. Menurut Gamawan, ada kemauan dari DPR Aceh untuk menyesuaikan qanun dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurut dia, tidak ada peraturan daerah yang boleh bertentangan dengan undang-undang. Dia yakin pertemuan dengan DPR Aceh akan menemukan titik terang. Jika tetap buntu? "Saya yakin ada solusi," ujarnya. Tiga pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan qanun atau Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Bendera itu mirip kepunyaan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yaitu berwarna dasar merah di tengahnya serta terdapat gambar bintang dan bulan sabit. Setelah munculnya qanun ini, Menteri Gamawan telah bertemu Gubernur Aceh Abdullah Zaini. Kementerian memberi waktu selama 15 hari kepada pemerintah daerah Aceh membahas qanun bendera dan lambang tersebut. Selama itu juga, pemerintah meminta agar warga tidak mengibarkannya.WAYAN AGUS PURNOMO Topik Terhangat: Sprindik KPK | Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas Berita lainnya: 'Sipir LP Cebongan Bisa Jadi Komandan Pasukan...' Peretas Situs SBY Disidang Tanpa Pengacara Bercerai, Jamal Mirdad-Lidya Kandou Pisah Rumah Aktris Marshanda Tanya Beban Kerja Jokowi Adegan Panas Uli Auliani dengan Aktor Twilight Pargono Terus Meneror, Asep Hendro Pasrah Akun @IstanaRakyat Di-Bully Tweep Tabrak Motor, Aktor Richard Kevin Diperiksa Polisi
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
9 hari lalu
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca Selengkapnya
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
12 hari lalu
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca Selengkapnya
Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
50 hari lalu
Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca Selengkapnya
AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
56 hari lalu
AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca Selengkapnya
Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca Selengkapnya
Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca Selengkapnya
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca Selengkapnya
Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca Selengkapnya
Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
43 menit lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu