TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan setidaknya ada tiga perubahan yang menjadi syarat untuk mengakomodasi calon presiden alternatif. Ia menyebutkan, jika tidak ada perubahan-perubahan tersebut, maka peta politik sudah terprediksi. “Hanya akan ada tiga pasang capres-cawapres,” kata dia.
Gun Gun menyebutkan tiga calon tersebut adalah Aburizal Bakrie dari Partai Golkar, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Saya tidak menyebut Demokrat karena belum ada figur kuat selain SBY,” kata dia.
Syarat pertama, menurut Gun Gun adalah perubahan ambang batas syarat pencalonan presiden. Saat ini, partai-partai kecil berharap penghapusan presidential treshold agar dapat mengajukan capres alternatif. “Tapi tidak mungkin ambang batas dihilangkan,” kata Gun Gun. (Baca: Bursa Capres 2014)
Ia mengatakan, ambang batas tersebut masih mungkin untuk diturunkan menjadi angka moderat yang diinginkan partai menengah, yaitu sebesar 15 persen. Dengan ambang batas tersebut, maka akan ada 4 pasangan capres-cawapres. Alternatif lain untuk memperoleh 5 pasangan calon capres-cawapres, presidential treshold disamakan dengan parlemen treshold, yakni pada angka 3,5 persen.
Syarat selanjutnya yang disebut Gun Gun adalah terjadinya perubahan figur di partai-partai besar. Gun Gun saat ini melihat kecenderungan Megawati masih gamang untuk maju kembali menjadi calon. “Penilaian publik akan buruk untuk kegagalan yang berturut-turut,” kata Gun Gun. Jika terjadi perubahan figur, maka nama-nama alternatif seperti Dahlan Iskan, Mahfud Md., dan Jusuf Kalla dapat mengisi slot capres.
Kemungkinan terakhir, menurut Gun Gun adalah konsolidasi partai-partai menengah yang membentuk kubu tersendiri di luar partai besar. Konsolidasi tersebut bisa saja menmunculkan tokoh baru sebagai calon presiden.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
