Maparresa Tidak Lagi Diberikan Jabatan di Satuan Kewilayahan

Reporter

Editor

Selasa, 31 Agustus 2004 10:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Kepolisian Wilayah Banyumas, Komisaris Besar Ahmad Aflus Mapparessa dijatuhi hukuman tidak menjabat di satuan kewilayahan selama 2 tahun. Karena dinilai tidak layak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolwil. Hukuman itu ditetapkan Majelis Sidang Kode Etik Polri terhitung mulai hari ini, Selasa (31/8). Hukuman itu memperkuat keputusan Kapolri yang memutasikan Mapparessa ke Mabes Polri dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Adiministrasi Departemen Sumber Daya Manusia.Menurut majelis hakim yang diketuai Komisaris Jenderal Dinarto, Mapparessa terbukti melanggar Pasal 9 Ayat 4, Keputusan Kapolri No. 32/VII/2003 tertanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Polri.Seperti diketahui, Mabes Polri menggelar sidang kode etik atas kasus VCD Banjarnegara yang menyatakan polisi tidak netral. Pada tanggal 29 Mei 2004 sekitar pukul 11.00 - 13.00 wib di aula Mapolres Banjarnegara, Kombes Mapparessa menghadiri pertemuan tatap muka dengan jajaran Polres Banjarnegara, Warakauri dan keluarga besar Polri.Dalam pertemuan itu ia memaparkan kelima calon presiden. Kemudian VCD itu diterima ikatan alumni Universitas Indonesia. Pada tanggal 29 - 30 Juli 2004, Panwaslu Pusat yang diketuai oleh Masyhudi Ridwan, mengklarifikasi isi rekaman VCD itu. Namun, perbuatan Mapparessa tidak cukup bukti melakukan tindak pidana kampanye di luar jadwal sesuai pasal 89 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003.Persidangan kode etik sebelum sampai putusan hari ini, majelis sidang sudah menghadirkan empat saksi. Mereka adalah Wakapolwil Banyumas AKBP Bambang Yulianto, Kapolres Banjarnegara AKBP Widiyanto Pusoko, Brigjen Bambang Priyanto dan pengusaha rental VCD, Sumadyo. Sedangkan saksi ahli yang dihadirkan adalah anggota Panwaslu Masyudi Ridwan.Majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan, yakni Mapparessa dinilai berprestasi dalam menjalankan tugas. Serta cerdas dan banyak inisiatif. Pertimbangan ini didasarkan pernyataan dari penasehat hukum Mapparessa, Brigjen Pol Rahadi.Martha Warta - Tempo News Room

Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

3 jam lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

5 jam lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

5 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

18 jam lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

21 jam lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

22 jam lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

1 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya