Ilustrasi pelaku yang menggedor pintu Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. (ILUSTRASI: TEMPO/INDRA FAUZI)
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPR RI, Ahmad Basarah, mengatakan tingkat kepuasaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia rendah. Buktinya, kata dia, banyak warga di daerah, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, terlibat dalam aksi main hakim sendiri.
"Main hakim sendiri adalah wujud ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum," kata Basarah ketika dihubungi, Ahad, 7 April 2013. Menurut dia, masyarakat tidak akan melakukan itu jika hukum ditegakan. Basarah menuturkan, ini menunjukan kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono, yang makin hari makin lemah dalam penegakan hukum.
Basarah mengucapkan, selama pemerintahan Yudhoyono, hukum seperti tebang pilih. "Hukum tajam ke rakyat kecil tetapi tumpul di elite tinggi," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Ketidakadilan ini, tutur dia, membuat masyarakat jengah menunggu dan tidak percaya lagi dengan proses peradilan.
Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini berada di titik terendah. Survei LSI menyebutkan 56,6 persen masyarakat tak puas terhadap penegakan hukum di Tanah Air.
Survei dilakukan pada 1-4 April 2013 dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 1200 orang di 33 provinsi Indonesia dan margin of error sebesar 2,9 persen. Survei LSI pada Januari 2010 lalu menyatakan 37,4 persen masyarakat tak puas.
